400 Kasus Penipuan Online Ditangani Polres Tarakan, Terkendala Lokasi Pelaku

benuanta.co.id, TARAKAN – Kasus penipuan online di Kota Tarakan kian marak. Tercatat, sejak Januari hingga Oktober 2023, sebanyak 400 kasus penipuan online ditangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Tarakan.

Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakthika Putra melalui Kanit Tipidter, IPDA Muhammad Farhan mengungkapkan modus yang kerap kali dipakai pelaku, menawarkan barang melalui sosial media. Misalnya, ketika korban mengomentari salah satu penjualan barang di sosial media, pelaku pun langsung beraksi.

“Ketika dia (pelaku) lihat itu komentar langsung dijapri korbannya. Pelaku yang mengaku akan menghubungkan ke penjual dengan harga tertentu dengan catatan si korban mengaku ke penjual sebenarnya pelaku tadi adalah keluarganya yang akan membantu,” bebernya, Ahad (29/10/2023).

Lanjutnya, ketika korban sudah melakukan transaksi dengan mentransfer uang ke pelaku, disitulah pelaku menghubungkan penjual dengan korban untuk bertemu di suatu tempat.

“Begitu penjual dan pembeli ketemu. Sama-sama bingung,” tambahnya.

Baca Juga :  5 Ton Pertalite Berhasil Diamankan Hendak Dijual ke Kutim

Modus jual beli ini juga tak melulu dengan pola serupa. Terdapat pula modus pelaku yang meminta transfer terlebih dahulu lalu berpura-pura bahwa pengiriman barang tersebut terkendala. Dari situlah pelaku meminta kembali dana korban yang juga dijanjikan akan dikembalikan.

Farhan melanjutkan, terdapat modus lainnya yakni melalui aplikasi dating. Biasanya, yang menjadi korban dari modus ini akan berujung menjalin hubungan kasih dengan pelaku kemudian dengan mudahnya korban melakukan transfer sejumlah uang ke pelaku.

Pada modus ini sedikit berbeda, untuk menjerat korbannya pelaku biasanya mengirimkan foto-foto yang tak senonoh untuk mengancam dan menjerat korban.

“Biasanya ada ancaman akan disebar. Akhirnya ditransfer beberapa kali gitu. Lalu biasanya rekening yang dipakai pelaku juga beda-beda lokasinya,” tutur perwira balok satu itu.

Modus lainnya yakni pelaku yang menghubungi korban dengan menyamar sebagai petugas bank. Pelaku menyebut akan ada peningkatan kelas tabungan atau sekedar menawarkan kartu kredit.

Korban semakin diyakinkan dengan modus pelaku lantaran profile picture menggambarkan pelaku adalah petugas bank.

Baca Juga :  Motif Pengeroyokan Masih Diselidiki, Kabarnya Berawal dari Komentar di Sosmed?

“Ada juga yang klik tautan itu. Dulu modus barunya .apk sekarang .Pdf tapi huruf P nya besar. Jangan diklik kalau P nya besar. Apalagi kalau nomor tidak dikenal jangan sekali-kali diklik,” sambungnya.

Adapun dampak dari penipuan berbasis tautan ini, pelaku akan dengan mudah mengontrol isi handphone korban meski dari jarak jauh. Makanya, tak jarang juga mobile banking korban beserta kode akses dengan mudah dibobol pelaku.

“Dari situlah banyak korban yang akun sosmednya dibajak untuk pinjam uang ke rekan korban. Karena sudah tahu kode handphone, sosial media juga,” tuturnya.

Polisi mengaku cukup kewalahan dalam menangani kasus penipuan online, lantaran saat diidentifikasi sebagian besar pelaku tidak berada di Kota Tarakan. Tak hanya itu, cara pelaku juga cerdik dalam mengelabuhi korbannya. Pada kasus yang ditangani 2022 lalu, pelaku berada di dalam Lembaga Permasyarakatan (Lapas).

“Jadi agak susah kita tracing. Terus ada juga yang berpindah-pindah. Mungkin pake VPN makanya IPnya susah kita lacak,” ucapnya.

Baca Juga :  Warga Sei Ular Sukarela Serahkan Senpi ke Satgas Pamtas

Terlebih, jika penipuan online menggunakan rekening. Diakui Farhan, pihaknya cukup kesulitan untuk melacak ke pihak bank, dikarenakan harus melalui jalur birokrasi yang panjang. Sehingga, uang korban yang ditransfer ke pelaku tidak sempat diselamatkan.

“Jadi sudah digeser lagi ke titik lain. Itu kendalanya,” tukasnya.

Pihaknya pun baru mengungkap satu kasus lengkap dengan pelaku. Sementara 3 kasus baru akan naik ke tahap penyidikan. Kerugian dari penipuan online inipun memiliki nominal yang cukup besar, Rp 300 juta.

Farhan mengatakan, dari beragamnya modus pelaku ini telah terdapat undang-undang yang akan menyeret pelaku ke hadapan polisi. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai rujukan untuk melindungi data privasi korban.

“Ini undang-undangnya sudah berlaku. Jadi kalau ada yang screenshot foto kita atau data pribadi kita bisa dirujuk ke undang-undang ini,” tutupnya.(*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *