benuanta.co.id, TARAKAN – Kumpulan mahasiswa dan masyarakat yang dinamakan Aliansi Bersatu Bersama Rakyat Pesisir yang disingkat BERAKSI mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan pada Senin pagi (23/10).
Kedatangan aliansi Beraksi ini menuntut kenaikkan harga rumput laut kepada anggota DPRD Tarakan.
3 tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini di antaranya merealisasikan tuntutan UUD 45 tahun 2009 tentang perikanan, mendesak pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait stabilitas harga rumput laut dan meminta Gubernur provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Wali Kota Tarakan menandatangani surat perjanjian Aliansi Beraksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi
Beraksi, Fadhil Qobus mengungkapkan hari ini pihaknya mendatangi DPRD Kota Tarakan untuk menyampaikan aspirasi, keresahan dan tuntutan terkait anjloknya harga rumput laut.
“Kita tahu rumput laut ini ada komoditas unggulan Kota Tarakan tetapi mengapa petaninya, masyarakatnya dan pembudidayanya tidak disejahterakan,” ucapnya.
Harga rumput laut saat ini sekitar Rp 9-10 ribu per kilogram dan pada bulan lalu berada di harga Rp 5 ribu. Berdasarkan data harga ekspor yang diterima, harga pasar rumput laut di Triwulan II mencapai Rp 15-20 ribu. Namun, di Kota Tarakan harganya mengalami penurunan. Hal ini ini pula yang menjadi alasan dari kerugian yang dirasakan masyarakat.
“Jangankan mendapatkan keuntungan, balik modal saja tidak. Akhirnya masyarakat utang sana utang sini. Saya kira ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ungkapnya.
Salah satu petani rumput laut yang mengikuti aksi, Evis mengungkapkan pemerintah harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah rumput laut yang melanda petani rumput laut yang ada di Tarakan.
“Kan ada namanya bantuan perikanan, bantuan bibit dan bantuan dana tetapi ini tidak ada. Dia (pemerintah) tidak pernah sosialisasi makanya kami tuntut disini,” terangnya.
Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Yulius Dinandus mengungkapkan ia sudah mencoba menemui pengunjuk rasa dan menawarkan beberapa pilihan untuk membicarakan aspirasi masyarakat tersebut.
“Saya tawarkan 3 hal. Pertama apakah menyampaikan aspirasi di jalanan sini, saya layani, mau di halaman DPRD juga saya layani, apakah mau perwakilan di atas (dalam gedung DPRD) juga saya layani. Lalu ia mengatakan kami tidak mau bicara kalau tidak ada Gubernur, Wali Kota dan DPRD Provinsi,” terangnya.
Para massa pun mempertanyakan wewenang DPRD Tarakan untuk menghadirkan Gubernur, Wali Kota dan DPR Provinsi. Ia pun mempersilahkan massa untuk menyampaikan aspirasinya di DPRD Tarakan namun, pihaknya hanya bisa mendampingi ke provinsi karena bukan merupakan wewenang DPRD Tarakan untuk menanggapi hal tersebut.
Yulius pun sempat diusir oleh massa karena tidak bisa menghadirkan Gubernur, Wali Kota dan juga DPR Provinsi Kaltara. Ia pun memantapkan langkah untuk meninggalkan massa karena Yulius yakin para mahasiswa berorientasi untuk membantu masyarakat.
“Mudahan-mudahan mahasiswanya masih sama seperti yang dahulu yang betul-betul melihat indikator permasalahannya dan kita selesaikan bersama-sama,” pungkasnya.(*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
