benuanta.co.id, TARAKAN – Selain dapat menekan emisi karbon, keberadaan hutan mangrove juga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pada awal 2020 lalu, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp 350 triliun dari jual beli sertifikat emisi karbon.
Sementara, berdasarkan dari Kementrian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125, 9 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton.
Sedangkan luas area hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,31 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 3,31 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 hektar yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton.
Perencana Ahli Muda, Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara, Supriadi menjelaskan, terdapat 1.500 ribu hektare luas lahan mangrove yang tersebar di wilayah pesisir Kaltara. Diketahui, mangrove merupakan salah satu ekosistem yang mampu menyerap karbon dibanding hutan biasa.
Selain hutan mangrove, Kaltara juga memiliki potensi gambut, tentu hal tersebut merupakan potensi yang cukup besar dalam perdagangan blue karbon.
“Titik mangrove berada di Delta Kayan Sembakung mulai dari Muara Bulungan, Kabupaten Tana Tidung (KTT) serta Nunukan,” ucapnya.
Bappeda & Litbang belum memiliki data terkait potensi penyerapan karbon. Sebelumnya Kemenko Marves memberikan pelatihan kepada Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara untuk melakukan pengukuran besaran karbon yang tersimpan dalam mangrove.
Supriadi menerangkan, manusia melepaskan emisi dan bernafas menggunakan Carbon Dioxide (C02). Tumbuhan menyerap C02 yang berasal dari manusia, kendaraan maupun polusi pabrik. Usai menyerap dan menyimpan, tanaman tersebut mengeluarkan oksigen.
“Yang paling cukup besar menyerap polusi di udara salah satunya tanaman mangrove,” ungkapnya melalui panggilan selular.
Jika kualitas mangrove bagus, maka tanaman tersebut dapat membantu penyerapan gas beracun dalam jumlah besar. Selain itu dari segi sosial masyarakat, dengan adanya rehabilitasi mangrove tentu akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi.
Para nelayan tentu memahami, jika kualitas mangrove bagus maka ikan, udang maupun kepiting dapat berkembang biak dengan baik. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai penyaring air ke dalam tambak.
“Air itu akan menyaring dengan cukup bagus saat masuk ke tambak, tentu kualitas air pada tambak menjadi bersih lantaran limbah maupun sampah tersaring di tanaman tersebut,” terangnya.
Terkait penanganan mangrove dalam skala nasional terdapat Balai Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) yang kini telah beroperasi dan telah melakukan penanaman di Kaltara selama 3 tahun.
Selain itu, terdapat Balai Pengelola Daerah aliran sungai (DAS) Kayan dan DAS Sesayap yang telah melakukan penanam mangrove.
Pada instansi di provinsi terdapat Dinas Kehutanan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Bulungan, KPH Tarakan, KPH KTT dan KPH Nunukan.
Supriadi mengatakan, sejumlah instansi pemerintah di Kaltara turut melakukan rehabilitasi mangrove dan bekerja sama dengan pemilik tambak.
Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian lantaran masyarkat ingin melihat bukti. Artinya, dengan keberadaan mangrove di tambak masyarakat dapat meningkatkan hasil udang dan ikan.
“Kami sedang melakukan penelitian dan percobaan melalui perusahaan internasional milik pemerintah federal Jerman yaitu GIZ,” tuturnya.
Supriadi menerangkan, melalui percobaan, nanti akan ditentukan apakah tanaman tersebut menggunakan sistem jalur atau setengah tambak setengah mangrove.
Pada prinsipnya masyarakat telah mengetahui jika terdapat mangrove maka ditempat tersebut terdapat kepiting, bibit undang maupun bibit ikan.
Selain itu, dengan keberadaan mangrove di tambak maupun daerah pesisir tentu dapat menjadi penangkal abrasi maupun ombak. Tentu tanggul-tanggul tambak akan menjadi kokoh.
Supriadi mengungkapkan, salah satunya di Desa Bebatu Kabupaten Tana Tidung, dimana masyarakat memanfaatkan buah mangrove untuk dijadikan makanan seperti dodol. Hal tersebut menjadi salah satu manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Selama ini masyarakat beranggapan bahwa semakin luas pembukaan lahan maka semakin banyak pula hasil yang didapatkan.
“Jadi saya pernah berdiskusi dengan salah satu pemilik tambak dan hasilnya tidak sesuai yang diharapkan,” terangnya.
Masyarakat dinilai belum mengetahui faktor penyebab adanya peningkatan produksi udang dan ikan. Masyarakat hanya melakukan cara tradisional. Seperti usai menebarkan udang maka tinggal tunggu panen saja.
Ia menyarankan kepada masyarakat pemilik tambak agar dapat berani melakukan inovasi dengan mengkombinasikan antara tambak dengan mangrove agar tanaman tersebut dapat menjadi filter, dan tempat bertelurnya habitat udang dan ikan sehingga hal tersebut dapat meningkatkan produksi bagi pemilik tambak.
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, diketahui, tidak semua tambak milik masyarakat dipergunakan dan ditinggalkan oleh pemiliknya lantaran hasil panen tidak sesuai dengan target yang ditentukan.
Atas hal tersebut, pihak pemerintah berharap agar tambak yang ditinggalkan oleh pemiliknya dapat diisi dan ditanam ulang dengan mangrove. Selain itu, pemerintah telah membentuk perusda di Kaltara untuk mendaftarkan perdagangan karbon.
“Setelah direhabilitasi akan dihitung berapa tanaman yang tumbuh dan berapa tanaman itu menyerap karbon, dan itu ada harganya,” tuturnya.
Pemerintah nantinya akan mencari sejumlah tambak yang sudah tidak produktif dan nantinya bisa dijadikan salah satu lokasi penanaman mangrove.
“Silahkan masyarakat nanti bekerja sama dengan Perusda, atau masyarakat ingin menanam sendiri juga boleh nanti kita daftarkan karna sekarang sedang marak namanya perdagangan karbon. Jadi hasil penanamannya akan dihitung berapa kemampuan untuk menyerap karbon,” ujarnya.
Supriadi berharap agar masyarakat dapat menjaga lingkungan. Dengan adanya perdagangan karbon tentu akan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan mengurangi kerugian.
Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Nantinya Perusda akan melaksanakan perdagangan dan melakukan kerjasama dengan masyarakat yang mau mendaftarkan lahannya sebagai perdagangan karbon.
“Lingkungan yang baik jelas akan menghasilkan pendapatan yang lebih meningkat terhadap perekonomian masyarakat dibanding harus merusak mangrove,” tutupnya.(*)
Reporter: Okta Balang
Editor: Ramli
