benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai sejumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kaltara diminta untuk berbenah.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stafanus mengatakan sistem zonasi masih sangat sulit untuk diterapkan di Kaltara.
“Saya menghimbau paling tidak, untuk menerapkan zonasi harus menyamakan persepsi terlebih dahulu distandarkan dari sisi mutu kualitas bahwa SMA 1 Bulungan atau SMA 1 Tanjung Selor dan SMA lainnya sama standarnya,” ucapnya, Senin (2/10/2023).
“Karena kita berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada di pulau Jawa jika zonasi itu diterapkan apalagi letak geografis kita di Kaltara,” ujarnya.
Meski zonasi di tetapkan secara nasional, ia berkeinginan bahwa zonasi tidak diterapkan untuk wilayah Kaltara. Di wilayah Kota Tarakan saja misalnya ada sekolah swasta yang mengalami kekosongan akibat zonasi.
“Sekarang itu untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang baik adalah hak semua masyarakat, kalau saya misalnya dari Peso sana, ingin memasukkan anaknya ke sekolah yang baik contohnya SMA 1 Tanjung Selor itu juga salah satu hak warga negara. Namun kita batasi dengan zonasi, hal ini harus kita bijak bersama dengan dinas terkait untuk mencari solusi terkait zonasi ini,” terangnya.
Untuk itu sebut Albertus meminta kepada dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) untuk memperbaiki sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2024 mendatang. Serta memperbaiki dan mengoptimalkan database pembangunan infrastruktur sekolah.
“Berapa sih sekolah yang sudah dibangun saat ini, serta berapa kekurangan gurunya. Jadi ada perencanaan jangka pendeknya tiap tahun itu bisa diakumulasi dan kemudian bisa jadi satuan indikator untuk mengukur capaian,” pungkasnya.(adv)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
