Minta Pemprov Kaltara Laksanakan Masukan dari Fraksi

benuanta.co.id, BULUNGAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 telah disepakati antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Selain catatan-catatan yang telah diberikan oleh DPRD kepada Pemprov Kaltara, anggota legislatif yang jumlahnya 35 orang ini juga meminta agar pemerintah daerah memperhatikan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara, Muddain mengatakan DPRD Kaltara telah menyampaikan kepada Pemprov Kaltara untuk memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kaltara atas penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD perubahan 2023.

Baca Juga :  Pansus I DPRD Kaltara Bahas RPJPD 2025-2045

“Pandangan umum fraksi-fraksi yang harus diperhatikan di antaranya dari fraksi PDI Perjuangan yang meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar dapat mengoptimalkan database pembangunan infrastruktur sekolah,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Rabu 27 September 2023.

Selain itu, Disdikbud Kaltara juga diminta agar memperbaiki sistem zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selanjutnya dari fraksi Hanura memberikan catatan kepada Pemprov Kaltara dalam melaksanakan belanja negara untuk kegiatan pembangunan agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel.

“Lalu fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Gubernur dalam urusan meningkatkan PAD sampai 23 persen. Namun Pemprov Kaltara diharapkan ke depan dapat terus menggali dan mengoptimalkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Baca Juga :  Pansus III Bahas Ranperda Penyelanggaraan Perlindungan Tenaga Kerja

Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini menjelaskan dari fraksi Gerindra memberikan catatan kepada Pemprov Kaltara dalam mengangkat kepala sekolah harus sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

“Dan segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan dan manajemen RSUD dr. Jusuf SK yang sudah mengalami 4 kali pergantian direktur,” bebernya.

Kemudian, dari fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan mengharapkan Pemprov Kaltara memperhatikan bidang kesehatan, pasalnya kesehatan merupakan urusan wajib. Lalu di bidang pendidikan harus membuat master plan Blue Print pendidikan.

Baca Juga :  Pansus III Bahas Ranperda Penyelanggaraan Perlindungan Tenaga Kerja

Begitu juga bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong segera dibahasnya Ranperda Ketenagakerjaan. Fraksi Demokrat berpendapat agar perubahan APBD 2023 dimaksimalkan untuk prioritas penuntasan kerja dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltara ke depan.

“Terutama dalam penyelenggaraan Beasiswa Kaltara Unggul agar di evaluasi kembali, terutama terhadap nominal beasiswa yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” papar Muddain.(adv)

Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2656 votes

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *