benuanta.co.id, Bulungan – Dalam melakukan pengawasan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) butuh anggaran yang cukup besar. Lantaran wilayah yang akan diawasi dari kegiatan yang kemungkinan melanggar sangat luas.
Hal itu diungkapkan Kepala DKP Kaltara Rukhi Syayahdin tahun ini dana pengawasan sangat minim sekali. Sehingga tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik diseluruh wilayah baik Nunukan, Tarakan, Tana Tidung hingga Bulungan yang kondisi masalahnya beragam salah satunya penggunaan racun dan bom ikan.
“Anggaran kita belum mampu untuk melakukan pengawasan, tahun ini saja anggaran kita hanya Rp 200 juta. Belum cukup untuk melakukan pengawasan dari Sebatik sampai Kampung Baru di Bulungan,” ungkap Rukhi kepada benuanta.co.id, Kamis, 21 September 2023.
Lanjutnya, speedboat yang digunakan pengawasan dengan jenis speedboat Baracuda sekali beroperasi membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 40 juta. Maka dengan anggaran yang dimiliki belum mampu untuk maksimal.
“Belum lagi kita honorarium petugas yang kita ikut sertakan. Makanya yang bisa kita lakukan hanya menyelesaikan permasalahan zona tanam rumput laut,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya telah bermohon pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan dapat diakomodir anggaran pengawasannya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
