TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan (Bappeda-Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini tengah menyusun rencana pembangunan dan penganggaran untuk tahun 2024, yang mana khusus untuk penganggaran difokuskan pada enam aspek.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius, mengatakan dari enam aspek yang menjadi fokus penganggaran dari Pemprov Kaltara di tahun 2024 itu meliputi kegiatan yang sifatnya mandatory spending atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang.
“Jadi, mandatory spending itu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, hingga standar pendidikan minimal serta pengendalian inflasi,” ujarnya, Kamis (7/9/2023).
Hal ini penting dan menjadi atensi khusus dari pemerintah daerah karena inflasi ini juga menjadi bagian dari indikator untuk melihat perkembangan ekonomi daerah, apakah dalam kondisi bagus atau tidak.
Selain itu Bertius, menyebutkan Pemprov Kaltara juga menjalankan sejumlah kegiatan yang sejalan dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat atau kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri.
“Karena saat ini sudah memasuki tahun politik, maka secara otomatis belanja daerah itu juga harus diarahkan untuk menjaga stabilitas politik jelang pemilu tahun 2024 mendatang,” sebutnya.
Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah penganggaran untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem di provinsi ke-34 Indonesia ini menjadi 0 persen pada tahun 2024 mendatang.
“Jadi selain kemiskinan, ada lagi yang disebut dengan kemiskinan ekstrem. Nah, kalau tidak keliru, kita di Kaltara ini kemiskinan ekstremnya masih berada di angka 0,63 persen,” tuturnya
Artinya, persoalan kemiskinan ekstrem ini menjadi PR penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah di Kaltara, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota melalui perangkat daerah.
“Kita juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan atau penurunan stunting. Ini penting karena penurunan stunting sudah menjadi arah kebijakan anggaran untuk tahun 2024,” bebernya.
Pastinya dalam hal perencanaan, baik itu dari sisi penganggaran maupun pembangunan, pihaknya dari lembaga eksekutif pasti akan melakukan pembahasan bersama terlebih dahulu bersama dengan lembaga legislatif untuk kemudian melakukan kesepakatan bersama program yang akan dikerjakan.(adv)
Reporter: Ikke
Editor: Ramli
