benuanta.co.id, BERAU – Maraknya aktivitas Ilegal fishing di perairan Kabupaten Berau hingga kini masih menjadi ancaman utama biota laut.
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam hal ini Dinas Perikanan Berau sudah melakukan berbagai upaya penanganan termasuk menempuh melalui jalur hukum.
Namun, penanganan ilegal fishing tersebut tidak bisa ditangani maksimal oleh pemerintah kabupaten, mengingat perairan laut bukan merupakan wewenang kabupaten.
Melihat persoalan ini, Ketua DPRD Kabupaten Berau, Madri Pani, meminta agar pengawasan perairan diperketat.
“Karena bukan hanya instansi terkait, tetapi ini harus melibatkan aparat kepolisian maupun TNI dalam hal ini Angkatan Laut (AL),” ungkapnya Kamis (7/9/2023).
Politikus dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini menyarankan agar pemerintah kabupaten memohon ke pemerintah pusat untuk menambah sarana dan prasarana untuk operasional pengawasan perairan di Kabupaten Berau.
”Tingkatkan operasional aparat. Karena ini lembaga vertikal, bantu perlu operasional yang memadai,” ucapnya.
Sebab selama ini, Madri menilai aparat kurang maksimal melakukan pengawasan ilegal fishing karena terkendala minimnya fasilitas.
”Bagaimana mau mengawasi dan melakukan penindakan, sarana dan prasarananya tidak mendukung,” ujarnya.
Selain memperketat pengawasan, Madri Pani menilai seharusnya kebijakan pemerintah memiliki sasaran yang tepat agar masyarakat peduli dan peka terhadap pelanggan hukum seperti ilegal fishing.
“Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bekerja sama dengan pihak swasta,” bebernya.
Sebab menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat dapat memilih dan mempunyai tujuan yang jelas dalam mencari nafkah.
”Harusnya kebijakan pemerintah itu melihat kondisi masyarakat. Jangankan ilegal fishing, merampok dan mencuri mereka pun berani kalau keadaan terdesak. Bukalah lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Supaya masyarakat bisa berpikir arah mencari nafkah itu kemana,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
