benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan apa yang sudah menjadi komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara bersama OPD Pemprov Kaltara di hadapan masyarakat Krayan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.
Selasa, 5 September 2023, sejumlah masyarakat adat Krayan mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kaltara untuk melakukan hearing terkait perencanaan pembangunan jalan, jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah Krayan agar dapat terlaksana dengan cepat.
Pasalnya, selama ini masyarakat Krayan merasa apa yang dibangun oleh Pemprov Kaltara dan Pemerintah Pusat terkesan begitu lamban, padahal masyarakat Krayan sendiri juga ingin menjadi masyarakat yang dapat menikmati fasilitas pembangunan yang sama dengan masyarakat perkotaan.
Hearing itu pun akhirnya menghasilkan komitmen bersama untuk adanya kepastian penganggaran percepatan pembangunan Wilayah Perbatasan pada tahun 2024, di mana untuk pembangunan Jalan OPD PUPR Kaltara akan menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar.
“Kita mungkin bukan OPD teknis, namun karena kita merupakan BPPD Kaltara, tentu kita harus memastikan pelaksanaan komitmen yang sudah tersepakati ini, nantinya berjalan dengan baik,” Kata Kepala BPPD Kaltara, Ferdi Manurun Tanduklangi.
Ferdi sapaannya mengungkapkan, selama ini pihaknya selaku perwakilan Pemprov Kaltara dalam pengelolaan pembangunan wilayah perbatasan terus menjalin komunikasi yang baik bersama OPD terkait di Pemprov Kaltara.
Tidak hanya itu, pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian terbaik agar pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan ini dapat berjalan lancar.
“Hasilnya kita dapat membuka PLBN dan menjelajah Jalan darat tembus Krayan termasuk SOA, meski masih banyak hal yang kurang termasuk apa yang disampaikan oleh masyarakat adat tadi. Tapi kita semua berkomitmen kalau pembangunan Wilayah Perbatasan harus bisa menjadi hal yang prioritas di pemerintah pusat,” jelasnya.
Ferdi juga menekan kepada pemerintah pusat agar dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, khususnya membuka ruang isolasi yang terjadi di Krayan.
“Saya rasa Pemprov pada kewajiban dan tanggung jawabnya, begitu juga dengan Pemerintah Pusat yang harus komitmen dan mengejar pembangunan Jalan Krayan agar akses di Krayan bisa segera terbuka,” pungkasnya.(*)
Reporter: Osarade
Editor: Ramli
