benuanta.co.id, NUNUKAN – Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andre Pratama menyampaikan pandangan fraksinya terhadap laporan nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023.
Menurut Andre Pratama, ada beberapa catatan yang mereka berikan kepada pemerintah daerah. Pertama pihaknya meminta pemerintah daerah memastikan agar anggaran jaminan BPJS untuk PBI APBD ditambah pada APBD perubahan 2023.
Selain itu, penanganan segera infrastruktur prioritas seperti jembatan menuju dermaga Sei Bolong Nunukan.
Perencanaan atau Ded Dermaga Pelabuhan Bambangan, Pelabuhan Binalawan, Pelabuhan Sei Jepun dengan menggunakan material yang tahan lama dan untuk pekerjaan konstruksinya dikerjakan pada tahun anggaran 2024.
“Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan utk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG, BBM di pulau-pulau Nunukan, dan hal ini bisa dimulai pada APBD perubahan 2023,” jelasnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas terhadap rencana kegiatan penujukan langsung pada APBD perubahan 2023.
Meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut serta nelayan.
“Penambahan mesin cetak e-KTP minimal sebanyak 3 unit dan e-KIA sebanyak 2 unit pada dinas Disdukcapil,” ujarnya.
Dia juga memastikan kesiapan anggaran pada OPD terkait termasuk PDAM dalam menghadapi adanya El Nino.
“Khusus di bidang kesehatan seperti kita ketahui angaran kementrian kesehatan tahun ini terjadi peningkatan yang cukup besar, kami dari fraksi PKS berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan puskesmas yang ada di Kabupaten Nunukan,” terangnya.
Lanjut dia, khususnya di Kabudaya, fasilitas puskesmas dan TPP yang diterima oleh tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan wilayah kerja mereka yang kondisinya serba terbatas. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
