benuanta.co.id, NUNUKAN – Majelis Pimpinan Daerah Cabang Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda Kabupaten Nunukan gelar dialog optimalisasi peran pemerintah daerah dan dukungan kepada aparat keamanan dalam menangani Pekerja Mingran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nunukan, pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Dalam dialog publik itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid didapuk sebagai pembicara utama yang diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol ) Kabupaten Nunukan, Hasan Basri. Sedangkan narasumber utama Kepala BP3MI Nunukan, Kombes pol Fj Ginting, nasumber kedua Kapolres Nunukan, AKBP Taufik Nurmandia, narasumber ketiga adalah Komandan Lanal Nunukan, Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto.
Kepala Kesbangpol Nunukan, Hasan Basri, mengatakan wilayah Kabupaten Nunukan yang terletak di wilayah perbatasan indonesia dan Malaysia menjadi jalur keluar masuk PMI ke Malaysia.
“Sebagian PMI ini berangkat maupun datang dari jalur ilegal yang kita kenal jalur tikus melalui darat maupun laut, yang menjadi perlintasan PMI itu mulai dari Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Lumbis Ogong, Sei Menggaris dan Krayan,” kata Hasan Basri.
Lanjut dia, bahkan ada banyak titik yang jalur perlintasan PMI ilegal di sepanjang wilayah perbatasan dengan Malaysia.
Jika melihat, PMI yang melintas secara ilegal tujuan Malaysia khususnya di Sabah erat kaitannya dengan Kabupaten Nunukan menjadi sasaran pendeportasian PMI dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai permasalahan.
“Permasalahan PMI ini sebagian besar tidak menggunakan dokumen keimigrasian yang sah, kasus narkoba, kriminal dan kelainan jiwa,” jelasnya.
Kata Hasan Basri, pemerintah daerah menyadari bahwa penanganan permasalahan PMI ini di Kabupaten Nunukan sangatlah kompleks, maka perlu kerjasama yang baik antara instansi terkait dalam penanganannya.
“Dalam diskusi publik hari ini sesuai dengan tema optimalisasi peran pemerintah daerah dan dukungan kepada aparat keamanan dalam menangani PMI di Kabupaten Nunukan,” tandasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Yogi Wibawa
