benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi atas publikasi data penduduk hasil sensus penduduk (SP) 2020 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara.
Mewakili Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan sensus ini merupakan upaya untuk menyediakan data kependudukan sebagai basis dasar pembangunan menuju satu data kependudukan.
Berdasarkan hasil SP 2020 jumlah penduduk Kaltara hanya sebesar 701.814 orang. Selain itu dari hasil SP 2020 Long Form trend kelahiran di Kaltara tercatat di angka 2,35 dan diproyeksikan akan terus menurun hingga 2,13 pada tahun 2035.
“Merujuk pada hasil sensus, Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Indonesia,” ucap Suriansyah kepada benuanta.co.id, Kamis, 24 Agustus 2023.
Kata dia, perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Dalam penyusunan perencanaan kebijakan sesuai dinamika di masa mendatang.
“Proyeksi ini akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi serta merancang kebijakan selanjutnya,” paparnya.
Suriansyah menyebutkan manfaat hasil sensus penduduk diantaranya untuk mengetahui penggambaran ekonomi. Dengan mengetahui jumlah dan karakteristik penduduk untuk masa depan bisnis dan industri dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan pengembangan produk agar lebih tepat sasaran.
Kedua untuk perencanaan pemukiman, membantu dalam merencanakan pemukiman dan perumahan yang teratur dan berkelanjutan.
“Dengan mengetahui pertumbuhan penduduk pada setiap wilayah, maka bisa menghindari pembangunan pemukiman yang berlebihan atau tidak teratur,” ujarnya.
Kata dia, ini juga untuk melihat rencana tenaga kerja ini penting untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan menghindari ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.
“Juga ini terkait perencanaan anggaran lalu pendidikan, ini penting supaya kita tahu apakah ada penambahan sekolah baru dan fasilitas serta tenaga pengajar,” terangnya.
Selanjutnya untuk kebijakan kesehatan, membuat pemerintah dan organisasi kesehatan dapat merencanakan kebijakan kesehatan yang sesuai seperti program imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak serta upaya pencegahan penyakit tertentu.
“Pada tahun 2030 Provinsi Kaltara diproyeksikan memasuki era ageing population itu sebesar 10,79 persen dan akan meningkat hingga 13,17 persen di tahun 2035,” sebutnya.
Dia mengatakan dari hasil SP 2020 ini Provinsi Kaltara akan menikmati bonus demografi sampai 2046.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
