benuanta.co.id, BULUNGAN – Akses pintu keluar masuk Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa titik telah terbangun. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana di Kawasan Perbatasan.
Dari 11 PLBN Terpadu ini, 4 di antaranya sudah terbangun di Provinsi Kaltara diantaranya PLBN Terpadu Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, PLBN Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu Malinau, PLBN Terpadu Long Midang Kecamatan Krayan Nunukan dan PLBN Terpadu Sei Pancang Sebatik.
Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tengah mendorong terbentuknya PLBN Sei Menggaris dan Serudong, Sabah Malaysia.
“Terkait dengan pintu batas Sei Menggaris Serudong itu kita serahkan ke pemerintah pusat, tapi intinya kita siap untuk segera membuka pintu batas Sei Menggaris Serudong, itu untuk pintu utama kita jalan darat dari Indonesia ke Malaysia,” ucap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan kepada benuanta.co.id, kemarin.
Dia menjelaskan setidaknya sudah ada 4 titik batas atau PLBN Terpadu telah terbangun, tinggal satu lagi yang tengah diupayakan terbangun. Tujuannya agar masyarakat Indonesia dapat melakukan perjalanan ke Malaysia dengan mudah begitupun sebaliknya.
“Untuk Sei Menggaris Serudong itu menyusul, ini menjadi prioritas bagi kita. Kalau memang itu nanti dibuka menjadi pintu utama seperti Entikong Tebedu di Kalimantan Barat. Kalau nanti itu terbuka, mobil dari Indonesia bisa ke Malaysia dan sebaliknya,” paparnya.
Pria yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Sosek Malindo ini menuturkan respon Malaysia atas usulan pembukaan Sei Menggaris Serudong sangat antusias.
“Respon Malaysia terhadap usulan pembukaan Sei Menggaris Serudong itu sangat antusias. Hanya saja masalahnya sekarang kita beda titik. Di Malaysia itu titiknya 485, kita di Indonesia itu 705,” sebutnya.
Agar mendapatkan jalan tengah, Pemprov Kaltara pun menyerahkan permasalahan ini kepada pemerintah pusat.
“Jadi penentu titik pintu batas itu pemerintah pusat, kalau kita sudah usulkan ke pemerintah pusat di titik 485. Dimanapun titiknya kita ikuti kebijakan pusat,” pungkasnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
