benuanta.co.id, NUNUKAN – Hingga saat ini layanan internet masih menjadi kendala utama di wilayah perbatasan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pihak Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Nunukan, terus berupaya berkomunikasi dengan ke pemerintah pusat agar persoalan internet bisa tertangani.
“Kami juga sudah menyampaikan kementerian Kominfo agar mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah dapat memenuhi programnya,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong, pada Rabu, 23 Agustus 2023.
Dia juga berharap agar wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Nunukan sudah terbebas dari blank spot. Dia juga akui program digitalisasi terhambat karena ada persoalan di pemerintahan pusat.
Sementara pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan hal itu, yang berkaitan dengan telekomunikasi, namun hanya mendukung atau memfasilitasi lokasi BTS dan lainnya. Khususnya BTS yang dibangun oleh kementerian melalui BAKTI.
Dari 100 lebih BTS yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat di Kabupaten Nunukan baru 29 BTS, itu pun belum optimal dari sisi penyediaan Bandwidth jaringan internetnya.
Kondisi ini sangat bermasalah bagi wilayah ini, terutama di pemerintah Kabupaten Nunukan, apalagi telah diterapkan berbasis elektronik, Kabupaten Nunukan juga mendapatkan perhatian dari 50 kabupaten/kota di Indonesia terkait dengan penerapan Smart City, bagaimana pemerintah bisa menerapkan berbasis elektronik.
“Bagaimana kecepatan layanan dan transparansi, serta akuntabilitas, efesiensi waktu yang harus betul-betul diterapkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Nunukan,” tutupnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
