benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Juli 2023, di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 3,95 triliun atau 49,10 persen dari total pagu sebesar Rp 8,05 triliun.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda menjelaskan data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 10.03 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp 1,26 triliun atau 39,07 persen dari total pagu sebesar Rp 3,22 triliun.
“Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian atau Lembaga (KL) dan Transfer Ke Daerah daerah (TKD),” ucapnya Rabu, (16/8/2023)
Adapun pencairan dana ia merincikan, realisasi BPP sebesar Rp 1,36 triliun atau 49,66 persen dari pagu sebesar Rp 2,74 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Realisasi tersebut juga, mengalami pertumbuhan persentase cukup baik sebesar 10,65 persen (YoY) atau Rp 381.20 miliar dari realisasi bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp 981,71 miliar atau 39,01 persen dari total pagu sebesar Rp 2,51 triliun,“ sebutnya.
Lebih lanjut, Juanda menyampaikan bahwa realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 62,59 persen atau Rp 316,62 miliar dari pagu sebesar Rp 505,84 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 49,49 persen atau sebesar Rp 390,73 miliar dari pagu sebesar Rp 789,51 miliar.
Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 45,22 persen atau sebesar Rp 655,42 miliar dari pagu Rp 1,44 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp 139 juta.
Sedangkan realisasi untuk TKD sebesar Rp 2,59 triliun atau 48,82 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Malinau.
“Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut Juanda membeberkan yang pertama, realisasi DBH sebesar Rp 837,89 miliar atau 41,46 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 1,38 triliun atau 55,94 persen dari pagu Rp2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK fisik sebesar Rp 75,65 miliar atau 23,04 persen dari pagu sebesar Rp 328,3 milliar. Keempat, realisasi DAK non sisik sebesar Rp 173.83 miliar atau 63,63 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp 107.35 miliar atau 57,59 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp 17,63 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp 35,26 miliar,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Juanda terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Kaltara. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
