benuanta.co.id, NUNUKAN – Pasca larangan bongkar muat di sejumlah dermaga tradisional tak berizin, PT Pelindo Regional 4 Nunukan persilahkan Dermaga Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sebagai tempat bongkar muat tabung gas elpiji.
General Manager (GM) PT Pelindo Regional 4 Nunukan, Nasib Sihombing mengatakan, menyikapi polemik kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, lantaran pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas IV Nunukan di dermaga-dermaga tradisional, pihaknya membuka dan mempersilahkan kapal-kapal melakukan aktivitas bongkar muat Gas Elpiji di dermaga Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
“Kami persilahkan, justru kalau ada kapal yang berlabuh di dermaga itu yang kami inginkan,” kata Nasib kepada benuanta.co.id, Selasa (15/8/2023).
Namun, saat kapal melakukan aktivitas bongkar muat harus didalam pengawasan pihaknya, sebab disekitar dermaga juga ada aktivitas embarkasi dan debarkasi penumpang.
Bahkan, ia juga mengaku jika pemerintah daerah dalam hal ini langsung disampaikan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid merekomendasikan untuk dilakukan bongkar muat di dermaga Tunon Taka.
Akan tetapi, lanjut Nasib, ketika kapal berlabuh di dermaga harus mengeluarkan biaya yakni retribusi tambatan. Namun, penarikan retribusi itu diakuinya berlaku bagi seluruh armada kapal.
“Biayanya itu tidak mahal, ada perhitungannya sendiri disesuaikan dengan GT, contohnya itu GT paling besar seperti kapal KM Thalia itu 3 hari berlabuh kisaran Rp 3 jutaan sedangkan kapal Feri yang ke Tawau itu Rp250 ribu per hari, jadi kalau untuk kapal kayu kecil pengangkut Elpiji pasti dibawah itu lagi,” ungkapnya.
Namun, selain biaya berlabuh, aktivitas bongkar muat Elpiji harus dilakukan oleh buru TKBM yang ada di pelabuhan, jadi para pemilik kapal maupun pengusaha harus mengeluarkan biaya lagi untuk buruh.
Nasib menyampaikan, meski pihaknya telah mempersilahkan dilakukan bongkar muat, namun hingga saat ini belum ada kapal yang membawa Elpiji berlabuh di sana.
Ia juga seolah tak menampik, para pengusaha yang lebih memilih dan bersikeras melakukan bongkar muat di dermaga-dermaga tradisional lantaran tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih.
“Tentu kalau pengusaha pasti lebih memilih di dermaga tradisional, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih, kalau di dermaga kita kan harus bayar biaya berlabuh dan TKBM nya lagi, belum lagi buruh TKBM kita ini tidak memperbolehkan orang luar jadi buruh di dalam pelabuhan,” jelasnya.
Namun, Nasib mengatakan jika pihaknya melakukan penarikan retribusi sesuai dengan ketentuan, bahkan retribusi tersebut juga nantinya akan masuk ke kas negara.
“Intinya kalau kita, mempersilahkan kapal siapa saja untuk berlabuh di pelabuhan, termasuk kapal barang Elpiji ini,” tandasnya.(*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
