benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Usai melaksanakan koordinasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Timur dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, rapat kerja kembali dilaksanakan oleh Bapenda Kaltara yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dimana dalam dua hari ini agenda yang dilakukan adalah rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Kita telah melaksanakan rapat pansus yang ketiga dalam rangka pembahasan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah,” ucap Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo kepada, Selasa 15 Agustus 2023.
Dia menyebutkan selama rapat pansus, setidaknya sudah ada 12 OPD yang dilibatkan dalam rapat yang menangani retribusi. Tak hanya ke 12 OPD ini, masih ada sekitar 10 OPD yang akan dilibatkan. Bahkan hari ini merupakan rapat keempat bersama dengan pansus.
“Jadi sisanya masih ada 10 OPD yang akan diajak rapat oleh pansus, jadi ada 22 OPD pengampuh retribusi. Kita sebagai fasilitator dan koordinator dalam bidang pendapatan, sehingga perangkat daerah inilah yang memberikan informasi tentang retribusi,” jelasnya.
Kata dia, ada 18 pelayanan retribusi yang menjadi kewenangan dari masing-masing OPD, setelah selesai dan ditampung oleh pansus maka tahapan selanjutnya akan ada berita acara antara DPRD Kaltara dengan Pemprov Kaltara.
“Mungkin masih ada 2 kali rapat setelah itu akan ada berita acara antara pansus dengan pemerintah dan akan kita evaluasi di Kemendagri, Kemenkeu dan Kemenkumham,” tutupnya.(adv)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
