benuanta.co.id, BERAU – Bandar Udara Kelas I Kalimarau kembali mengundang Pemkab Berau hingga perusahaan daerah dan swasta di ruang penyambutan tamu VIP Bandara Kalimarau dengan pokok pembahasan soal kondisi harga tiket pesawat yang saat ini masih sulit dijangkau.
Pertemuan ini merupakan kali ketiga dilaksanakan pihak bandara dan namun hingga kini belum mendapatkan kepastian, jadwal pesawat narrow body mendarat di Bumi Batiwakkal.
Bupati Berau Sri Juniarsih mengatakan bahwa dalam pertemuan saat itu belum mendapatkan kepastian jadwal pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Angkutan Udara maupun Kementerian Perhubungan RI.
“Sementara pemerintah telah berulang kali menyatakan komitmen untuk memberikan skema apapun, demi menjamin keterisian seat alias kursi pesawat setiap kali penerbangan,” ungkapnya, Ahad (6/8/2023).
Bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal itu, menegaskan hanya dapat memastikan kesiapan pemerintah dalam mengawal keseriusan maskapai dalam mendatangkan pesawat berbadan besar alias narrow body bermesin jet di Bandara Kalimarau. “Insyaallah Agustus ini,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau Gamalis, menyatakan pertemuan kali ini merupakan salah satu upaya pihak bandara dalam memastikan setiap stakeholder komitmen untuk menggunakan jasa penerbangan dalam setiap aktivitas keluar masuk Berau.
“Pada momen pertemuan ini, setiap stakeholder dimintai data terkait potensi keterisian seat,” ujarnya.
Selain itu, kata dia ada bahas memastikan transaksi tiket, setiap stakeholder dan dimintai juga komitmen penggunaan cargo alias pengiriman paket barang menggunakan jasa pesawat di Bandara Kalimarau.
“Karena maskapai ini tidak berani mendatangkan pesawat kalau tidak ada jaminan dari pemerintah dan perusahaan di Berau,” bebernya.
Disinggung soal jadwal keberangkatan yang belum dapat kepastian dari Dirjen Perhubungan
Gamalis menuturkan bila saat ini belum ada kepastian surat tersebut mendapatkan respon dari kementerian.
“Namun, kondisi itu tak menyurutkan semangat kami dari pemerintah dan pihak bandara untuk optimis, agar maskapai mendaratkan pesawat bermesin jet,” tuturnya.
Sebab ia menegaskan pemangku kebijakan yang ada di Berau memiliki kesempatan untuk menghimpun data potensi penerbangan di Bandara Kalimarau.
“Belum dapat kepastian sih ini. Kami masih menunggu,” imbuhnya.
Menyambung jawaban dari pejabat Pemkab Berau, Kepala BLU UPBU Bandara Kelas I Kalimarau Ferdinan Nurdin menambahkan bahwa pertemuan tersebut didapatkan opsi alternatif.
“Yakni memberikan paket bundling, baik wisata maupun event perusahaan dan pemerintah, dengan menggunakan jasa penerbangan. Karena skema itu bisa memberikan efek domino ke perekonomian daerah. Mulai dari hotel hingga destinasi wisata, hingga bisnis UMKM di Berau,” teganya.
Dia pun menyatakan, terkait harga tiket mahal ini memang menjadi masalah beberapa daerah di Indonesia.
“Sehingga pasti banyak daerah pula yang tengah melakukan metode yang sama,” jelasnya.
Pengumpulan data aktivitas penerbangan di Berau, bakal dijadikan modal yang bakal diteruskan ke pelaku usaha penerbangan di Indonesia.
“Dan nantinya, data itu pula yang bakal dibawa untuk menghadap ke pemerintah pusat,” urainya.
Bahkan data tersebut, bakal menunjukkan aktivitas penerbangan dan keterisian seat, dan komitmen data perusahaan yang bakal menggunakan jasa penerbangan.
“Selain itu, kepastian data penggunaan jasa pengiriman barang untuk mengisi cargo yang disediakan oleh maskapai. Dengan kapasitas maksimal 10 ton. Dan data itu yang penting diketahui oleh pihak airlines,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
