Waspada Dampak El Nino 

TANJUNG SELOR – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H.M. Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati secara virtual dari ruang rapat lantai 3, Gedung Kantor Gubernur Kaltara, Senin (30/7).

Pada kesempatan tersebut Mendagri memberikan arahannya terkait penekanan laju inflasi serta mewaspadai dampak El Nino/Kemarau di seluruh Indonesia.

“Kita bersiap menghadapi El Nino dimulai Agustus hingga Oktober, walaupun Kaltara tidak se-ekstrim provinsi lainnya, namun kita tetap perlu menyiapkan diri. Di Kaltara ada dua daerah yang sensitif yaitu Tarakan dan Nunukan terutama daerah-daerah kepulauan yang masih mengandalkan curah hujan dalam memenuhi baku air bersihnya,” kata Saiful Djamal Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian, Setprov Kaltara.

Baca Juga :  Perempuan Miliki Peran Penting dalam Aspek Pembangunan

Sementara untuk Bulungan, Tana Tidung dan Malinau masih tergolong aman karena memiliki sumber baku air bersih yang melimpah dari aliran sungai.

“Kecuali yang belum terlayani PDAM. Saya kira Bulungan, KTT, Malinau relatif aman, hanya pulau Tarakan dan pulau Nunukan yang memang secara jumlah penduduk juga lebih besar,” tambahnya.

Terkait penekanan inflasi menurutnya Kaltara selalu masuk dalam 10 besar daerah inflasi terendah sebesar 2,9 persen dibawah rata-rata nasional sebesar 3,5 persen.

Baca Juga :  Penyampaian LKPM Triwulan II Diperpanjang

“Untuk komoditas-komoditas yang bisa kita budidaya di Kaltara seperti cabe, yang tahun lalu sudah Pak Gubernur galakan dan itu memang berdampak menekan harga cabe. Yang bisa kita budidayakan kita dorong seperti cabe dan tomat serta buah dan sayur lainnya,” tambahnya.

Kemendagri dan Kemenkeu juga untuk kali pertama memberikan reward dalam bentuk Dana Fiskal atau dulu disebut Dana Insentif Daerah kepada pemerintah daerah tingkat I dan II yang berhasil menekan laju inflasi di daerahnya berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan pemerintah pusat. (dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *