Tuntut Pemerintah Bangun Perguruan Tinggi di Tana Tidung

benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Wajib dibangunnya universitas atau perguruan tinggi di Kabupaten Tana Tidung (KTT) menjadi salah satu poin dari tuntutan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) se- Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ketika melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, Senin, 16 Juli 2023.

Salah satu koordinator aksi unjuk rasa ini, Muhammad Reza mengatakan, demi pemerataan pendidikan di Provinsi Kaltara, Pemprov Kaltara harus segera membangun universitas di KTT. Menurutnya, di kabupaten dan kota yang ada di Kaltara, hanya KTT saja yang belum memiliki universitas.

“Tentunya hal ini sangat miris, karena menurut kita Mahasiswa, KTT harusnya bisa memiliki Universitas sejak lama agar para pelajar di KTT tidak perlu pergi jauh hanya untuk berkuliah,” kata mahasiswa yang akrab disapa Reza.

Baca Juga :  Wakil Ketua II DPRD Kaltara Andi Akbar Apresiasi Bupati Cup di Nunukan

Selain itu, dalam aksi ini Reza bersama rekan mahasiswa LMND dan GMNI juga menuntut adanya perhatian mengenai situasi dunia pendidikan di wilayah perbatasan, yang menurutnya sangat miris karena terbatasnya sekolah yang ada di wilayah perbatasan hingga persoalan SDM.

“Tentunya Disdikbud Kaltara harus memberikan pengawasan terhadap SDM yang ada di Disdikbud Kabupaten/Kota, khususnya yang ada di wilayah perbatasan,” tuntutnya.

Baca Juga :  Pansus IV Gelar Pembahasan Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Provinsi Kaltara, Tamara Moriska, S.H. memberikan pendapat kalau pembangunan universitas di KTT, harusnya melihat segala aspek potensinya, seperti kebutuhan dan jumlah penduduk agar nantinya universitas yang dibangun tidak menjadi bangunan kosong seperti beberapa bangunan sekolah yang ada di KTT.

“Tentunya mendorong pemerintah untuk membangun sesuatu merupakan kewajiban kita di DPRD Kaltara, namun hal itu juga harus melihat aspek tertentu seperti jumlah kebutuhan. Hal itu dilakukan agar pembangunan yang dilakukan juga memiliki asas manfaat jangka panjang, bagi masyarakat setempat,” kata Moriska.

Baca Juga :  Disetujui Bersama, DPRD Sebut APBD-P 2023 Kaltara Bertambah

Sedangkan untuk pembangunan dunia pendidikan di Wilayah perbatasan ditambahkan oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus menambahkan kalau pada beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengirimkan tim peninjau Wilayah perbatasan.

“Tentunya selain dari tuntutan adik-adik mahasiswa ini kita juga akan menunggu laporan dari tim peninjau kita. Karena hal itulah yang akan menjadi salah satu asas kita untuk menentukan perencanaan pembangunan Wilayah perbatasan,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *