benuanta.co.id, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan gelar rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap persetujuan atas raperda tenteng laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD tahun 2022. Laporan itu disampaikan Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Nunukan, Hamsing, Senin, 17 Juli 2023.
Hamsing menjelaskan, dari jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 121.587.547.945,86, mengindikasi bahwa pemerintah daerah telah dapat merencanakan program dan kegiatan dengan matang, dia menyarankan agar setiap OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan sebaiknya merencanakan terlebih dahulu yang terkoordinasi, sehingga dengan alokasi anggaran bagi OPD juga disusun berdasarkan skala prioritas dan kinerja OPD.
“Ke depan OPD yang memiliki kinerja yang baik tentu akan diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku,” kata Hamsing.
Dia juga berharap opini WTP agar tetap dipertahankan seiring dengan perbaikan-perbaikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabel serta tetap mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.
Pihaknya mengapresiasi atas kinerja Pemerintah Daerah selama ini, dan ada beberapa catatan yang disampaikan Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Nunukan, Hamsing, yang pertama dia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah agar menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai salah satu cara adalah dengan peningkatan target PAD.
Kedua, Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden terkait Kurikulum Merdeka Belajar bagi siswa-siswi, maka Pemerintah perlu mendorong peningkatan kualitas kapabilitas dan kuantitas tenaga pengajar di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan
Ketiga, permasalahan yang berdampak ke kelompok masyarakat atau pribadi agar penyelesaiannya dapat dilakukan langsung oleh pemerintah melalui dinas terkait atau diselesaikan ditingkat pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa.
Keempat, DPRD mengharapkan untuk peningkatan anggaran di kecamatan khususnya di kawasan yang aksesibilitas sangat sulit untuk dijangkau dalam rangka melaksanakan tugas fungsi aparat di Kecamatan seperti pengawasan pelaksanaan dana desa agar tepat sasaran.
Kelima, semakin meningkatnya kepedulian Masyarakat terhadap Kesehatan dan semakin bertambahnya jumlah Penduduk di Kabupaten Nunukan, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan di rumah sakit- rumah sakit baik terkait Petugas pelayanan maupun ruang-ruang pelayanan yang lebih Representatif termasuk perhatian kepada dokter-dokter yang berada di luar pulau Nunukan Khususnya penyediaan sarana transportasi untuk mobilitas dalam melaksanakan pelayanan.
Keenam, DPRD Kabupaten Nunukan mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi-fungsi aset khususnya untuk kebutuhan mobilitas Masyarakat agar tetap dapat difungsikan melalui penganggaran peningkatan dan pemeliharaan aset.
Ketujuh, DPRD Kabupaten Nunukan mendorong ke pemerintah daerah melalui dinas terkait agar lebih memperhatikan dan mencarikan solusi terkait stabilitas harga komoditi unggulan seperti sawit, rumput laut agar perekonomian dalam masyarakat khususnya bagi Petani dapat lebih sejahtera.
Kedelapan, DPRD Kabupaten Nunukan berharap kepada pemerintah daerah untuk tetap menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Nunukan.
Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, menyampaikan rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah yang digelar ini tidak lain untuk memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang – undangan, akuntabel, efisien, efektif, ekonomis dan transparan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Dengan persetujuan bersama Raperda tersebut, Bupati Laura berharap akan berdampak pada meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, yang bermuara terhadap meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, kami tetap mengharapkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Dan kami mengharapkan kepada semua pihak terutama DPRD Kabupaten Nunukan agar tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”, jelasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
