benuanta.co.id, Bulungan – Penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penurunan angka, hal itu terlihat dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara. Dimana angka penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 50.580 orang atau 6,86 persen. Sedangkan penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 47.970 orang atau 6,45 persen.
Kepala BPS Kaltara Mas’ud Rifai menjelaskan, jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase.
“Jadi, jumlah penduduk miskin secara absolut di Provinsi Kaltara berkurang 2.600 jiwa dan secara persentase menurun 0,41 persen,” sebut Mas’ud Rifai kepada benuanta.co.id, Senin, 17 Juli 2023.
Kata dia, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1.600 jiwa dari 26.380 orang pada September 2022 menjadi 24.750 orang pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen.
Kemudian, penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1.000 jiwa dari 24.200 orang pada September 2022 menjadi 23.220 orang pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.
“Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen,” tuturnya.
Rifai begitu disapa mengatakan besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK.
“Selama September 2022 sampai Maret 2023, GK naik sebesar 1,91 persen, yaitu dari Rp 802.566 perkapita perbulan pada September 2022 menjadi Rp 817.876 perkapita per bulan pada Maret 2023,” ucapnya.
Dengan memperhatikan komponen GK yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Pada bulan Maret 2023, sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,27 persen. Sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK adalah sebesar 26,73 persen. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan.
“Pada bulan Maret 2023 GK di daerah perkotaan sebesar Rp 851.133 sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 765.597. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan lebih mahal dibandingkan dengan daerah perdesaan,” paparnya.
Dia menyebutkan ada 5 komoditi terbesar penyumbang GKNM diperkotaan yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan dan perlengkapan mandi. Lalu di perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, perlengkapan mandi dan pendidikan.
“Komoditas perumahan merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap GKNM baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sumbangan dari komoditas perumahan ini sebesar 36 persen di perkotaan dan 44,75 persen di perdesaan,” terangnya.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
