benuanta.co.id, NUNUKAN – Menanggapi Nota Pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, sebanyak tiga fraksi di DPRD Nunukan memberikan pandangannya. Ketiga fraksi itu Demokrat, Gerakan Karya Pembangunan, dan Perjuangan Persatuan Nasional.
Juru bicara fraksi Demokrat, Robinson Totong, mengapresiasi adanya kenaikan realisasi pendapatan dari target Rp. 1.275.324.308.341 menjadi Rp. 1.302.632.345 atau 102 persen hal itu menunjukkan Pemda Nunukan bekerja dan berjalan secara real dan arah yang benar, sehingga pihaknya akan terus mendorong.
“Agar PAD dapat kita tingkatkan secara bertahap setiap tahunnya,” kata Robinson Totong.
Dia juga menilai masih banyak sektor prestasi yang belum disentuh secara maksimal yang dapat mendorong peningkatan PAD di Kabupaten Nunukan mulai dari retribusi warung / rumah makan, pajak atau izin bangunan.
Dia juga memberikan masukan melalui pandangan fraksi-fraksi, yakni sektor UMKM dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, bidang pendidikan, dan kesehatan.
Jika konsentrasi di bidang pendidikan selama beberapa tahun belakangan ini bertumpu pada pembagunan fisik saja. Sementara paradigma pendidikan di Nunukan belum beruban. Masih paradigma lama. Maka dari itu dia menekankan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru merupakan sesuatu yang mutlak untuk diperhatikan.
Sedangkan segi kesehatan masin banyak PR yang harus benahi. Mulai dari jumlah tenaga medis yang terbatas, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, dan lainnya.
Di daerah-darah perbatasan, khususnya dapil 4, jumlah tenaga medis, mulai dari perawat, bidan, dokter. “Kami berpandangan bahwa pengelolaan RSUD tidak boleh sebatas memenuhi kewajiban pelayanan dasar, tetapi harus bertumpu paca kualitas pelayanan yang terus meningkat,” jelasnya.
Dia juga katakan, harus memastikan atau menjadikan target setiap masyarakat Nunukan dari semua lapisan dapat berobat di Nunukan.
Sementara itu, juru bicara fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Siti Raudah Arsyad, meminta komitmen Bupati Nunukan sebagai kepala daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui dari usulan program, kajian maupun rancangan kebijakan sehingga dapat ditindaklanjuti menjadi suatu kebijakan konkret yang sesuai dengan kebutuhan.
“Agar opini WTP yang diterima Pemerintah Kabupaten Nunukan berkorelasi linier dengan peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Hendrawan, mengatakan pihaknya meminta penjelasan terkait realisasi PAD yang mengalami penurunan dari yang telah ditargetkan sebelumnya.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta kepada pemda untuk rasional dalam proses perencanaan khususnya dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor PAD dan dalam proses perencanaan belanja daerah baik itu belanja barang dan jasa maupun belanja modal, agar tetap memperhatikan beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga dapat meminimalisir beberapa kekurangan sehingga tidak terulang ditahun yang akan datang.
“Kami menyarankan dalam melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan,” kata Hendrawan.
Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih giat dalam menggali dan memanfaatkan semua yang dapat meningkatkan PAD. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
