Pembangunan Pelabuhan Bebatu, Pemerintah Usulkan Gunakan APBN

benuanta.co.id, TANA TIDUNG – Pembangunan pelabuhan berstandar regional di wilayah Kabupaten Tana Tidung (KTT) yakni pelabuhan untuk penumpang dan pelabuhan penyebrangan kapal feri dimungkinkan pembiayaannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini olrh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

Saat dikonfirmasi, Bupati KTT Ibrahim Ali mengatakan, dua pelabuhan standar regional ini sudah diusulkan agar dapat dibangun dengan menggunakan APBN Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

“Beberapa hari lalu kita sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan, Bapak Dr. (H.C.) Ir. Budi Karya Sumadi dan dalam pertemuan itu, kita menyampaikan usulan kita agar Pelabuhan ini bisa dibantu untuk dibangun menggunakan APBN,” kata Bupati KTT pada Kamis, 29 Juni 2023.

Baca Juga :  Pasca Pilkada, Pemprov Kaltara Minta Semua Pihak Rukun dan Bersatu Kembali

Merespon hal itu, Plt Kepala Dishub Kaltara, Andi Nasuha menyambutnya dengan baik, Andi sapaannya mengatakan adanya bantuan pembiayaan terhadap pembangunan Pelabuhan Bebatu ini memang sangat dibutuhkan, mengingat besarnya nominal anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Pelabuhan.

“Jika hanya mengandalkan pembiayaan APBD tentunya akan membebankan Daerah, yang nantinya akan membuat proses pembangunan berjalan lambat. Makanya usulan pembiayaan itu sangat kita dukung,” ujarnya.

Baca Juga :  Masyarakat Harus Dilibatkan dalam Pengembangan Pariwisata

Sebelumnya Andi Nasuha menerangkan dalam rencana yang ada, pelabuhan tersebut nantinya bakal memiliki tiga fungsi. Adapun fungsinya yakni sebagai pelabuhan barang, pelabuhan ferry dan juga pelabuhan speedboat penumpang. Namun pembangunan itu terhalang karena status lahan yang masih merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“Pelabuhan Bebatu ini kendalanya hanya dilahan, karena memang statusnya di lahannya KBK. Kami juga saat ini masih komunikasi dengan Dinas Kehutanan dan juga Pemkab Tana Tidung, karena kita ingin statusnya diubah menjadi APL,” lanjutnya lagi.

Baca Juga :  DPKP Kaltara Sambut Kolaborasi Polda Memperkuat Ketahanan Pangan

“Dan kebutuhan lahan itu hanya 5 hektare saja, perencanaan sudah siap tapi studi lanjutannya seperti Amdal dan sebagainya belum bisa kita lakukan karena kondisi lahan itu,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *