benuanta.co.id, BERAU – Sempat dijadawalkan bakal ditutup sementara untuk dilakukan renovasi, Jembatan Sambaliung kembali batal ditutup pada Juni 2023 ini.
Hal itu diungkapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) perbaikan Jembatan Sambaliung I Nyoman S, karena masih ada beberapa persoalan belum selesai.
“Memang 1 Juni itu target kami, dari DPUPR Provinsi Kaltim, yang berkoordinasi dengan Pemkab Berau, namun ada beberapa hal lagi yang harus kami penuhi, jadi itu diundur,” ujarnya Rabu (31/5/2023).
I Nyoman menjelaskan kendala saat ini ditemukan berada pada angkutan orang dan penyebrangan kapal pendarat tank atau LCT.
“Kapal LCT hari ini telah dipakai simulasi penyeberangan kendaraan roda empat dari arah Limunjan Kecamatan Sambaliung menuju jalan Singkuang kecamatan Tanjung Redeb ataupun sebaliknya,” bebernya.
“Meski sudah melakukan simulasi penyeberangan pengerjaan jembatan Sambaliung dipastikan mundur dari jadwal yang sebelumnya ditargetkan mulai dikerjakan 1 Juni karena Pemkab masih membuat surat terkait izin trayeknya dan operasional,” tambahnya.
Dijelaskannya, ada beberapa berkas yang harus dilengkapi lebih lagi yaitu adalah perlengkapan administrasi layar izin gerak, hingga pemeriksaan kelengkapan alat keselamatan.
“Termasuk pos penjagaan penyeberangan dari Sambaliung ke Tanjung Redeb maupun sebaliknya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Dan kami penuhi terlebih dahulu,” ungkapnya.
Pasalnya jika setelah semua persyaratan itu sudah dipenuhi, kemudian I Nyoman menjelaskan bakal kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Berau.
“Lalu nanti dari Pemkab yang mengeluarkan izin operasi. Kalau itu sudah keluar, kami langsung tutup jembatannya,” ucapnya.
Terkait berapa lama penundaan penutupan jembatan tersebut, dirinya mengaku tidak tahu secara detail.
“Saya tidak bisa memperkirakan kapan baru bisa ditutup, yang jelas nunggu dari Pemkab. Kalau kami, yang jelas maunya cepat,” tandasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Berau, Agus Wahyudi menambahkan pihaknya sudah diskusi bersama BPTP Provinsi Kaltim.
“Kemarin kita sudah audiensi, bahwa beliau sudah menyampaikan prosedurnya, jadi prosedurnya itu bupati Berau itu menerbitkan trayek dulu. Habis diterbitkan trayek, nanti dishub berau menerbitkan ijin operasi, setelah menerbitkan ijin dishub akan menentukan tarif. Walau pun gratis tapi sk non tarif tetap di buat, itu domain kabupaten. Domainnya badan memeriksa kelayakan yang sekarang kita lakukan,” jelasnya.
Terkait progres penyusunan trayek, pihaknya menjelaskan masih membutuhkan waktu semisal 1 hari ada kemungkinan pengunduran lagi. Pasalnya persoalan yang menerbitkan izin trayek adalah dari Pemerintah Kabupaten Berau dan bakal membutuhkan waktu.
“Sebenarnya sudah diproses kebagian hukum apakah selesai hari ini atau tidak nanti akan dilihat kemungkinannya,”tuturnya.
“Jadi karena kita yang menerbitkan dan kita yang membutuhkan akan di proses oleh mereka, tapi konfirmasi dengan pak nyoman karena dia sebagai pemohon trayek itu. Jadi harus kita pisahkan. Berarti informasi 1 juni berasal dari pihak provinsi,” tambahnya.
Kendati demikian, pihaknya menjelaskan peran Pemkab Berau hanya memback up masalah lalu lintas darat dan masalah sosial.
“Kita di kabupaten hanya memback up, masalah lalin darat dan masalah sosial di lingkup pemda. Misalkan masalah sosial itu seperti krluhan masyarakat yang pasti karena itu tetap masyarakat kita,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
