benuanta.co.id, TARAKAN – Banjir yang terjadi ketika curah hujan tinggi mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Pemkot juga berupaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir di beberapa titik rawan di Tarakan.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan, terpaksa harus melakukan revisi dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) untuk mengatasi banjir. Sebab, pada tahun 2019 pihaknya tak memasukkan dalam program prioritas.
“Tetapi setelah kita melihat faktanya ternyata belum selesai (banjir). Lalu kita membuat revisi RPJMD kita masukkan program banjir itu, tetapi baru satu sampai dua tahun terakhir baru dimasukkan,” terang Khairul, Senin (29/5/2023).
Menurutnya, persoalan banjir yang masih sering terjadi disebabkan oleh pasang rob dan bersamaan dengan curah hujan tinggi. Hal inilah yang menjadi alasan masih sering terjadinya banjir.
“Memang kalau kami lihat, persoalan banjir yang sering terjadi baru-baru ini di daerah yang drainasenya besar ternyata karena fenomena alam dan itu tidak bisa dilawan. Kalau air turun banyak tapi tidak bisa ke laut karena didorong oleh air pasang jadi harus nunggu air surut, itu yang kami pelajari,” jelasnya.
Beberapa drainase yang dibangun oleh Pemkot mengalami sendimentasi, ke depannya ia akan membuat program yang lebih sistematis untuk penangan banjir. Perlu dilakukan polder di beberapa titik dan juga pembangunan sand trap untuk mengurangi terjadinya sendimentasi.
“Saya punya pikiran untuk membangun saluran drainase yang terkoneksi jadi tidak terputus-putus. Seperti drainase yang di Sebengkok dan Karang Balik,” terangnya.
Disinggung mengenai pemeliharaan drainase, ia telah mengimbau masyarakat untuk melakukan kerja bakti membersihkan parit-parit untuk mencegah terjadinya banjir.
“Nilai-nilai itulah yang mulai hilang sehingga semua diharapkan ke pemerintah. Padahal sebenarnya ini untuk kebaikan bersama. Kalau tidak mau kerja bakti setidaknya menjaga agar tidak membuang sampah ke parit. Seperti di Karang Anyar drainase buntu karena sampah yang dibuang oleh masyarakat,” imbuhnya.
Walaupun telah dikeluarkan sanksi melalui peraturan daerah (Perda). Namun hal tersebut tak menyurutkan prilaku oknum yang masih membuang sampah di sembarang tempat.
“Kembali kesadaran sebagai warga negara, tidak perlu melakukan hal-hal yang besar dengan menjaga kebersihan sudah termasuk partisipasi pembangunan. Karena kalau ada masalah seperti banjir yang terdampak juga warga itu sendiri,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
