benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor pada periode 30 April 2023 sebagai kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) telah menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 sebesar 31,49 persen dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan per 30 April 2023, pihaknya telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp 2,55 triliun.
“Jadi, realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 13.34 persen secara year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu dari realisasi bulan April tahun 2022 sebesar Rp 595,99 miliar atau 18,16 persen dari total pagu sebesar Rp 3,28 triliun,” sebut Juanda kepada benuanta.co.id, Rabu, 17 Mei 2023.
Lanjutnya, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 785,72 miliar atau 28,2 persen dari pagu sebesar Rp 2,78 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Realisasinya juga tumbuh sebesar i,88 persen atau Rp 289,04 miliar dari realisasi pada bulan April tahun 2022 sebesar Rp 496,68 miliar atau 19,32 persen dari total pagu sebesar Rp 2,57 triliun,” tuturnya.
Juanda merincikan realisasi BPP ada 4 jenis, pertama belanja pegawai mencapai 31,5 persen atau Rp 174,19 miliar dari pagu sebesar Rp 552,79 miliar. Kedua, realisasi belanja barang mencapai 27,1 persen atau sebesar Rp 215,53 miliar dari pagu sebesar Rp 796,42 miliar. Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 27,6 persen atau sebesar Rp 396 miliar dari pagu Rp 1,43 triliun.
“Terakhir realisasi belanja bantuan sosial masih belum ada atau nihil, di mana pagunya sebesar Rp 0,14 miliar,” bebernya.
Kemudian untuk realisasi transfer ke daerah (TKD) sebesar 33,22 persen atau Rp 1,76 triliun dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini sendiri digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) besarannya Rp 2,02 triliun yang terealisasi sebesar Rp 782,81 miliar atau 38,7 persen.
Dana alokasi umum (DAU) pagu 2023 sebesar Rp 2,47 triliun realisasinya sebesar 823,57 miliar atau 33,3 persen. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik pagunya sebesar Rp 273,18 miliar terealisasi sebesar Rp 104,95 miliar atau 38,4 persen.
“Realisasi Dana Desa sebesar Rp 54,14 miliar atau 29 persen dari pagu sebesar Rp 186,41 miliar. Adapun untuk DAK fisik dan Dana Insentif Fiskal sampai saat ini belum terealisasi,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya pun mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.(*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
