benuanta.co.id, TARAKAN – Diskusi kerjamasama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta industri untuk pendidikan vokasi digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kegiatan ini dilaksanakan Swiss Bell Hotel Kota Tarakan pada Kamis, 11 Mei 2023.
Diskusi yang membahas penguatan pendidikan vokasi di Kaltara ini dihadiri langsung Direktur Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati maupun Balai Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi.
Selain itu juga membahas Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Kaltara, dan menyampaikan komitmen Kemendikbudristek dalam mendorong kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja.
Pada kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum pun berharap seluruh lulusan SMK yang ada di Kaltara dapat langsung bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki.
“Adapun yang tidak mendapat pekerjaan hanya satu atau dua persen dari seluruh jumlah tamatan SMK yang ada di Kaltara,” kata Gubernur Zainal, Kamis (11/5/2023).
Ia juga optimis dengan adanya pembangunan proyek kawasan industri milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan proyek besar lainnya dapat menampung seluruh lulusan SMK di Kaltara.
“KIPI itu lebih kurang 200 ribu pekerja yang direkrut, yang lanjut kuliah (lulusan SMK) nanti kita fasilitasi mereka yang penting betul-betul kuliah, meningkatkan ilmunya kita fasilitasi dengan beasiswa,” terangnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Hendry Susanto berharap pendidikan vokasi Kaltara dapat mengejar ketertinggalanya dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional siap untuk bekerja.
“Maka kami bangun kerjasama, kolaborasi dukungan dari berbagai pihak termasuk dari kementerian pendidikan yang menangani vokasi dan dunia industri, usaha serta stakeholder lainnya,” ungkap Teguh.
Minimnya lembaga sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi untuk lulusan SMK dan politeknik di Kaltara, membuat pihaknya sangat mendorong hal ini. Sebab kedua sertifikat tersebut merupakan persyaratan untuk bekerja.
“SMK itu kita anjurkan untuk bekerja. Jadi, kalau masuk kuliah itu lulusan SMA tetapi tidak ada larangan kita arahkan setelah lulus SMK harus masuk ke politeknik atau universitas vokasi yang sarjana terapan. Ketika lulus sudah menjadi tenaga ahli ilmunya sudah terapan bukan teori atau konsen,” tutupnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
