benuanta.co.id, BULUNGAN – Dalam rapat paripurna Ke-10 masa persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar 2 agenda, yakni pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun 2022.
Sidang paripurna inipun dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP dan Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah serta anggota DPRD Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan jika semua anggota DPRD Kaltara telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap LKPj Gubernur di lapangan selama sebulan lama. Berdasarkan laporan panitia khusus (Pansus) LKPj banyak pekerjaan yang harus dilakukan perbaikan, hal itu ada puluhan rekomendasi yang telah diberikan kepada Pemprov Kaltara.
“Kita berikan waktu 30 hari kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan, kita mencoba untuk bersinergi dalam hal pengawasan bersama-sama pemerintah. Setelah 30 hari nanti, kami akan tindaklanjuti pasca LKPj untuk turun lagi ke lapangan melihat hasil rekomendasi yang telah kita berikan,” ucap Albertus kepada benuanta.co.id, Selasa 18 April 2023.
Dirinya berharap dari 10 rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov Kaltara agar ditindaklanjuti dengan menyelesaikannya. Dimana hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Kaltara.
“Rekomendasi yang diberikan tadi itu kurang lebih ada 10 ya, dimulai dari infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan,” paparnya.
Kata dia, paling banyak ditemukan untuk diberikan rekomendasi perbaikan adalah pembangunan infrastruktur jalan, dimana paling banyak masalah waktu yang kurang memadai.
“Biasanya pekerjaan besar itu kurang, karena waktunya mepet. Apalagi secara teknis saat kita kunjungan itu sulit menjangkaunya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
