Tujuh Usulan Pemprov Kaltara Disetujui Pusat

benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) 2024 Provinsi Kaltara yang dibuka langsung Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, para bupati dan walikota Se-Kaltara dan staf dari kementerian terkait.

Gubernur Zainal mengatakan musrenbang adalah wadah yang tepat untuk bersama-sama merumuskan program-program percepatan pembangunan Kaltara dalam mewujudkan Kaltara yang berubah maju dan sejahtera.

“Musrenbang yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud perencanaan partisipasi yaitu perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan ini untuk menggali semua aspirasi masyarakat,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Senin 17 April 2023.

Dia mengatakan, sebelumnya Pemprov Kaltara telah melakukan konsultasi publik rancangan RKPD 2024, dilanjutkan dengan forum lintas perangkat daerah sebagai tahapan lanjutan.

Baca Juga :  Plh. Sekprov Hadiri Entry Meeting LKPD dan LKKL 2024, Wujudkan Komitmen Tata Kelola Keuangan Berkualitas

“Dari agenda tersebut saya berharap agar dokumen RKPD nantinya betul-betul telah menampung yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat Kaltara,” paparnya.

Lanjutnya, namun dengan keterbatasan fiskal dan kewenangan yang dimiliki tentu tidak semua usulan dapat diakomodir, semua telah sepakat pembahasan akan difokuskan pada usulan yang menjadi pengungkit indikator dan kewenangan Provinsi Kaltara.

“Tema kali ini adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah. Saya sampaikan ada 7 usulan Pemprov Kaltara yang diakomodir oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

Adapun usulan yang diakomodir pusat di antaranya Diakomodir optimalisasi lenanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan. Pengembangan dan peningkatan kawasan transmigrasi Salimbatu Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. Pemantauan kualitas airaut untuk lokasi yang berada diwilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yakni Sebatik dan Tawau.

“Kemudian sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, preservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, preservasi Jalan Dalam Kota Nunukan dan preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan,” bebernya.

Baca Juga :  Gubernur Zainal Komitmen Salurkan Listrik di Perbatasan

Selanjutnya, ada 12 usulan yang akan dibahas lebih lanjut pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Kaltara, pembangunan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kaltara, pembangunan pelabuhan perikanan Mansapa, revitalisasi tambak di Kawasan sentra produksi udang dan bandeng.

Lalu, bantuan benih udang windu dan kepiting ke Kampung Budidaya, pembangunan PLTMH Long Aran Kecamatan Pujungan, lembangunan Kantor Desa Sempayang, Kantor Desa Buduk Tumu, Kantor Desa Long Berayang, Kantor Desa Pa’payak dan Kantor Desa Lembudud.

Ada juga pembangunan PLTS Terpusat Desa Pelaju dan Desa Patal, pembangunan fasilitas publik Taman Nasional Kayan Mentarang Long Alango, pembinaan pelaku usaha (UMK dan non UMK) baik PMDN atau PMA, pengembangan Lapangan Terbang Binuang Krayan Tengah dan bantuan permodalan BUMDES.

“Saya perintahkan perangkat daerah yang berkaitan dengan 12 usulan tersebut untuk melakukan koordinasi dengan kementerian terkait maupun dengan Bappeda Litbang Kaltara. Juga telah ditetapkan 12 fokus pembangunan,” terangnya.

Baca Juga :  Dongkrak Pengembangan Infrastruktur, Pemprov Kaltara Gaet Investor

Mantan Wakapolda Kaltara ini menuturkan Pemprov Kaltara memiliki isu strategis yang harus diperhatikan diantaranya masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM, masih rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kemudian, rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global, masih rendahnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi, belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan.

“Untuk isu aktual itu berupa perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global dan kemajuan teknologi dan inovasi,” pungkasnya. (*) 

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Nicky Saputra 

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *