benuanta.co.id, BERAU – Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Berau, Junaidi mengatakan bahwa kualitas beras lokal yang dikonsumsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berau dikritik memiliki kualitas yang cukup buruk, seperti warna beras yang berubah dan mengeluarkan bau tidak sedap.
Pasalnya beras lokal yang diklaim kualitas premium tersebut wajib dibeli oleh ASN dengan sistem pemotongan sebesar kurang lebih Rp 113 ribu.
“Bila dilihat dari masa pengambilan beras selalu dalam kondisi bagus saja. Tapi menurut pengakuan ASN yang mengambil lama kelamaan kualitas berasnya jelek, jadi banyak yang tidak mengambil berasnya,” ucapnya, Ahad (9/4/2023).
Menurutnya, besar kemungkinan beras yang disimpan cukup lama dan baru akan disalurkan pada bulan berikutnya.
Sehingga kemungkinan turunnya kualitas beras ASN disebabkan karena tingginya kadar air pada beras lokal yang menyebabkan cepat rusak.
“Bisa juga karena pengaruh cuaca saat petani panen pengeringannya yang susah. Untuk melakukan penggilingan harus dalam keadaan kering dengan persentase kekeringan sekitar 10-14 persen,” jelasnya.
Lanjut Junaidi, untuk mencegah hal tersebut dikeluhkan kembali, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas beras lokal.
Mulai dari pengolahan hingga mesin giling padi. Meski diakuinya, kualitas beras lokal masih terkendala pada kadar air pada beras.
“Kami terus upayakan pengadaan dryer untuk beberapa gabungan kelompok tani (Gapoktan) pada APBD perubahan. Untuk memudahkan pengeringan padi,” terangnya.
Dijelaskannya, adanya bantuan mesin tersebut bisa dipastikan mampu memaksimalkan kualitas beras lokal.
“Berbeda dengan kondisi basah yang kadar airnya masih tinggi akan menghasilkan beras yang kurang bagus. Di mana kondisi tanah di Kabupaten Berau juga memengaruhi rasa beras itu sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, jenis tanah di Berau termasuk dengan kadar asamnya tinggi dan itu bisa mempengaruhi rasa beras.
Biaya pengolahan tanah itu cukup tinggi, untuk bisa menanam dalam tanah yang kualitasnya bagus.
“Untuk produksi beras lokal untuk ASN masih dari Kampung Buyung-buyung sebagai penyuplai utama. Sementara, belum ada perluasan cetak sawah. Hanya terus dipantau para petani terus menanam padi atau komoditas lain,” tuturnya.
Untuk mendukung hal itu juga, pihaknya terus melakukan perbaikan jalan usaha tani. Baik dari APBD murni maupun perubahan nantinya yang terus ada setiap tahunnya.
“Berpatokan pada titik koordinat pertanian yang ada. Yang mana kewenangan Distanak Berau sekitar 100 meter saja. Diluar itu menjadi kewenangan DPUPR Berau,” ungkapnya.
Asal tahu saja, sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menyerap produk petani, Pemkab Berau mewajibkan ASN membeli beras lokal.
“Usulan itu tidak bisa langsung diakomodir. Apalagi yang sampai berkilo-kilo meter panjangnya. Kalau kami paling hanya 100 meter saja,” tutupnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
