benuanta.co.id, BULUNGAN – Berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara. Maka melalui panitia khusus (Pansus) LKPj DPRD melakukan pengecekan terhadap pembangunan gedung DPRD Kaltara di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) pada Selasa, 28 Maret 2023.
Dalam pengecekan itu, DPRD didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Kaltara Ir. Helmi dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Perkim Kaltara, Ayub Reydon Lumban Tobing dan lainnya.
“Yang dicek berdasarkan LKPj ini adalah pekerjaan yang berjalan di akhir tahun 2022. Walaupun ada yang belum memuaskan hasilnya dan perlu perbaikan, tapi rata-rata respon anggota DPRD ini puas,” ujar Ayub Reydon Lumban Tobing kepada benuanta.co.id, Rabu 29 Maret 2023.
Dia mengatakan anggota DPRD Kaltara yang memiliki fungsi pengawasan dan setiap saat melakukan pengecekan. Dinas PUPR Perkim pun rutin melaporkan hasil setiap pekerjaan yang ada kepada DPRD.
“Mereka turun untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan laporan LKPj pak Gubernur. Di mana laporan hasil tahun 2022 ke DPRD sekitar 90 persen,” tuturnya.
Dalam kunjungan anggota DPRD inipun banyak memberikan masukan, untuk itu pihaknya akan melaksanakan setiap masukan. Kata dia, ada item yang belum masuk untuk dikerjakan di tahun 2022, maka ditahun ini dikerjakan.
“Ada juga permintaan DPRD untuk mempercepat kegiatan terutama multiyears seperti gedung kesekretariatan Pemprov dan DPRD Kaltara,” ucapnya.
Selain itu, dalam catatannya masukan DPRD kepada PUPR Perkim agar kegiatan pembangunan lebih merata dan terjangkau oleh setiap masyarakat Kaltara.
“Harus merata baik di perbatasan, maupun di pesisir dan di perkotaan. Jangan hanya terpusat di satu tempat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
