Serap Anggaran Pusat untuk Pembangunan Kaltara

benuanta.co.id, BULUNGAN – Jalan penghubung antar kabupaten hingga kecamatan terus diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) agar bisa terkoneksi. Tak hanya itu jalan yang berada di dalam ibu kota kabupaten yang terdapat link jalan milik Provinsi Kaltara akan dikerjakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Provinsi Kaltara, Ir. Helmi mengatakan tahun ini pihaknya mengupayakan adanya koneksi jalan antar wilayah di Kaltara.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1231 votes

“Khusus di sini kita ada pengembangan wilayah berupa Kota Baru Mandiri (KBM) yang mengerjakan itu adalah balai. Tapi sebagian kita dukung dengan anggaran provinsi,” ucap Helmi, Rabu (22/3/2023).

Baca Juga :  Dinas PUPR-Perkim Bangun Asrama Mahasiswa Kaltara di NTB

Lalu pengembangan wilayah lainnya direncanakan ada 3 jembatan besar yang akan dibangun di Kaltara. Saat ini PUPR Perkim tengah melakukan perencanaan, di mana anggaran pembangunan ini diupayakan dari pusat.

“Memang tantangan terbesar itu, bagaimana kita menyiapkan perencanaan yang secepatnya untuk mendatangkan anggaran yang ada di pusat,” ujarnya.

Masih Helmi, anggaran pusat bisa turun jika daerah telah memiliki perencanaan yang matang. Pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga sendiri telah siap dari segi anggaran, tinggal daerah yang sudah memiliki perencanaan suatu pembangunan.

Baca Juga :  DPRD Kaltara Minta Percepat Pembangunan SMA Negeri 5 di Tarakan

“Anggaran pusat sudah ada tinggal dari sini perencanaan, yang kita kejar itu di perubahan dan tahun 2024,” terang Helmi.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala Bappeda Litbang Provinsi Kaltara ini mengatakan anggaran yang diancang-ancang pada anggaran perubahan dari pusat sebesar Rp 500 miliar.

“Apa saja jenis apakah DAK, yang penting masuk ke kita. Kemudian masuk tahun 2024 kalau bisa sampai Rp 1 triliun di luar APBD,” sebutnya.

Baca Juga :  DPUPR Kaltara Rancang Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang

Salah satu yang menjadi perhatiannya, selain jalan yang belum terkoneksi juga dari sistem drainase kota yang belum memadai. Walaupun sebagian kewenangan pemerintah kabupaten, hal ini akan disinergikan agar drainase yang ada memiliki sistem yang baik.

“Contohnya kalau kondisi hujan, masih ada daerah-daerah yang tergenang,” pungkasnya. (adv)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *