benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencegah penyebaran penyakit malaria yang disebabkan plasmodium, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara telah melangsungkan rapat koordinasi lintas batas antar dua wilayah perbatasan yaitu dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau serta Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terkait penanganan kasus malaria.
“Jadi upaya-upaya pengendalian malaria di Kaltara saat ini sudah endemis rendah API kurang dari 1/1000 penduduk 1/1.000 penduduk. Jadi kita harus berupaya bagaimana supaya tidak terjadi penularan dari daerah yang endemisnya masih tinggi,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Kaltara Judianto Limbong, Senin (13/3/2023).
Kabupaten Berau saat ini masih sebagai daerah endemis tinggi kasus malaria, ditambah semua usia rentan penularan malaria.
“Jadi tujuannya adalah mendeteksi untuk kasus migrasi malaria setiap populasi yang datang dari Berau maupun sebaliknya kita bakal periksa. Itu kesepakatan kita bersama Dinkes Berau dan Dinkes Provinsi Kaltim,” ujarnya.
Lanjut dia, mulai tahun ini bila ada terjadi kasus malaria di provinsi Kalimantan Utara yang bersumber penularan dari Kabupaten Berau agar pihak instansi Dinkes daerah tersebut segera melakukan pengendalian.
“Karena di awal tahun 2023 ini di bulan Januari ada 14 kasus malaria terdeteksi di Kaltara yang berasal dari Berau kerja di Berau, lalu datang ke Tanjung Selor dan 14 orang tersebut positif malaria. Setelah diinvestigasi di Dinkes Berau,” ungkapnya.
Limbong sapaan akrabnya mengatakan, sebelumnya sebanyak 14 orang berdomisili dari Tanjung Selor 2 minggu lalu telah melaksanakan tes kesehatan di Dinkes Kabupaten Berau hasilnya positif Malaria.
“Jadi itulah kasus Impor yang ada di Kalimantan Utara. Tapi warga Tanjung Selor tinggal di Berau, pihak Dinkes Berau mengatakan belum pernah ada terkonfirmasi sakit malaria warganya di sini dari Tanjung Selor,” ucapnya.
Limbong menyebutkan Dinkes Kaltara sering melakukan kegiatan beri bantuan kelambu kepada para warga yang bekerja contohnya sebagai perambah hutan jangan lupa untuk dipakai.
“Lalu kalau muncul gejala demam. Terus mengigil habis dari wilayah dengan populasi yang banyak untuk segera melakukan pemeriksaan. Kita juga sudah membentuk kader di tingkat desa. Supaya warga bisa di cek kesehatannya apa terkena malaria atau tidak,” bebernya.
Dia menambahkan, sebagai informasi tahun lalu dan hingga awal 2023 dinkes kaltara telah memberikan bantuan kelambu di daerah penularan malaria yang tinggi.
“Jadi contohnya tahun 2022 kita sudah menyerahkan ke warga di Long Peso, lalu di Sekatak Buji, dan warga tinggal di KM 57 perbatasan Berau. Kalau Tarakan, KTT, Nunukan sudah eliminasi dan Malinau di harapkan tahun 2023 sudah eliminasi,” tuturnya.
Limbong berharap untuk tercapai eliminasi kasus malaria di Kalimantan Utara sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat tahun 2027 sudah eliminasi di 5 Kabupaten Kota.
“Eliminasi bukan berarti tidak ada kasus malaria. Tetapi bisa dicegah tidak ada penularan dari warga setempat. Karena malaria ini rentan menyerang kekebalan tubuh usia anak dua tahun sampai 12 tahun dan potensial bagi pekerja di malam hari di daerah hutan rawa itu potensial kena malaria,” pungkasnya.(*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
