benuanta.co.id, Tanjung Selor – Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Provinsi Kaltara, melalui Bidang Perdagangan Luar Negeri (DAGLU), ikut berkontribusi pada Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Rakor itu membahas impor dan pemasok perikanan, serta pemasukan komoditas pergaraman di Tarakan beberapa waktu lalu.
Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani melalui Kepala Seksi (Kasi) Ekspor dan Impor Disperindagkop Kaltara, Hidayat Dharmawan mengatakan hasil kegiatan rakor yaitu menindaklanjuti Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan dan Perikanan nomor 80 tahun 2022.
“Tentang jenis hasil perikanan tertentu yang dibatasi pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat pemasukan komoditas perikanan dan pergaraman pada 28 Desember 2022 lalu,” ucapnya Ahad (12/3/2023).
Kata dia, peserta rapat terdiri dari Dinas Perikanan Nunukan dan Tarakan, OPD terkait yang membidangi perdagangan di Tarakan dan Nunukan, Bea Cukai, SKPT Sebatik, Balai karantina Ikan, Stasiun PSDKP pelaku usaha sebanyak 5 perusahaan dan 1 koperasi.
“Penentuan kuota bukan hanya untuk perbatasan, melainkan mencakupi wilayah Kaltara dan pelaku usaha diminta untuk melakukan perbaikan data pada INSW terkait neraca komoditi,” bebernya.
Selain itu, Hidayat menjelaskan DKP Kaltara bakal membuat surat ke Ditjen Logistik Kementerian KP untuk datang ke Kaltara melakukan penentuan kuota impor ikan Kaltara.
“Info dari Kementerian KP untuk kuota Kaltara sudah ada, dan kadis KP Kaltara akan segera meminta agar segera dirilis ke pengusaha,” ungkapnya.
Kendati demikian, pihaknya berharap Kepala Dinas (Kadis) DKP Kaltara melakukan jemput bola setelah kuota rilis pengusaha impor ikan, maka diharapkannya segera melakukan impor secara legal.
“Karena Bea Cukai dan Karantina Ikan sangat mendukung terlaksananya impor ikan secara resmi,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Nicky Saputra
