benuanta.co.id, TARAKAN – Dalam upaya meningkatkan pengawasan proses Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan, menjelaskan beberapa program pengawasan yang akan dilakukan ke depannya.
Salah satu program yang akan ditonjolkan adalah dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat Tarakan. Posko ini dibentuk untuk mengawal hak pilih bagi calon pemilih tetap pada Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Tarakan, Muhammad Zulfauzy Hasly mengatakan, utamanya posko pengaduan ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki hak pilih namun belum terdaftar sebagai pemilih, agar informasi pemilih dapat segera diperbaharui datanya.
“Selain memastikan proses pencocokan penelitian (coklit) di lapangan, kita juga membuka posko pengaduan. Itu kaitannya apabila ada warga yang punya hak pilih tapi belum terdaftar itu harus segera dilaporkan agar masuk ke data pemilih,” jelas Hasly kepada Benuanta (2/3/2023).
Lebih lanjut Hasly menjelaskan, “Itu nanti bisa kita cek terdaftar apa tidak melalui website KPU, kalau kita cek dan masukan NIK, jika terdaftar berarti aman, tapi kalau tidak terdaftar itu akan kerepotan di TPS nantinya,” terang Hasly.
Selain posko pengaduan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan lewat patroli pengawalan hak pilih terhadap pemilih rentan dan daerah pilih yang dianggap rawan, seperti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), difabel, lansia dan daerah permukiman pendatang.
“Kita juga akan mendatangi daerah yang dianggap rawan, misalnya seperti Lapas, karena pemilih di sana diperkirakan lebih dari seribu, kemudian tempat yang padat pendatang, jadi harus dipastikan mereka ini masuk daftar pemilih, agar tidak kerepotan ke depannya” ucap Hasly.
Lebih lanjut Hasly menjelaskan, termasuk juga tempat difabel dan lansia, yang termasuk kelompok rentan. “Itu yang kita sasar. Kita akan berkeliling mungkin dua kali selama seminggu,” bebernya.
Dalam rangka pemutakhiran data pemilih, Bawaslu juga sedang mengoptimalkan fungsi sosialisasi dengan mengadakan posko keliling, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap proses Pemilu 2024.
“Kemudian kita juga nanti, akan ada program posko aduan keliling, yang akan dilakukan di wilayah keramaian seperti tempat wisata, asrama mahasiswa agar masyarakat dapat melapor dan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Ke depannya Bawaslu juga merencanakan untuk melakukan proses pengawalan hak pilih pada instansi vertikal, yang diketahui banyak dari staf dan pejabatnya instansi tersebut bukan daftar pemilih tetap Tarakan.
“Di Tarakan ini kan banyak sekali instansi vertikal, yang mungkin saja pegawai dan pejabatnya bukan orang Tarakan, tapi dia bekerja di Tarakan, kan ini juga ada potensi untuk pindah memilih, ini juga harus dipastikan mereka terdaftar di tempat asalnya,” pungkasnya.(*)
Reporter: Edo Asrianur
Editor: Ramli
