benuanta.co.id, NUNUKAN – Dalam acara nota kesepahaman antara Kemendagri, kepolisian negara Republik Indonesia, kejaksaan tentang koordinasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dengan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah, Senin, 27 Februari 2023.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menyebut harus bekerja cepat namun dia memastikan apa yang dikerjakan itu juga harus aman. “Jangan cepat tapi tidak aman, itu risiko dan nantinya ditanggung masing-masing yang bekerja, ” kata Laura.
Melalui pertemuan yang dilaksanakan di kantor bupati ini agar seluruh perangkat OPD yang ada di lingkungan pemerintah Nunukan paham dan jelas ke depannya dalam melaksanakan tugas.
Laura juga menyebut agar perangkat OPD agar lebih berhati-hati dalam bekerja menyangkut administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.
Dia juga menekankan agar Kepala OPD bisa bekerja sama dan berkoordinasi terkait APIP, serta tidak segan berkonsultasi jika menyangkut persoalan yang memiliki potensi yang berimplikasi hukum.
Selain itu, Laura juga menyampaikan kepada seluruh pegawai khusus internal pemerintah daerah jika melihat APH jangan langsung takut seperti ada sesuatu, justru sebenarnya itu akan bisa menjadi pemicu. “Kenapa takut-takut berarti ada yang salah, ” pungkasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
