benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid sempat minta Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Nunukan menutup Unit Gawat Darurat (UGD) di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi, Karena menurutnya tidak layak memberikan pelayanan.
“Harus dicari alternatifnya, karena sudah rusak, WC tersumbat, dan aroma bau juga sangat menyengat,” kata Laura pada saat Musrenbang Kewilayahan di Kecamatan Lumbis, Kamis (9/2/2023).
Laura juga sudah meminta Plt Kepala Dinkes P2KB Nunukan, Hj Miskia untuk merapatkan hal tersebut terkait Puskesmas Sanur.
“Sementara di situ warga menginap, ada lagi yang ODGJ makin gila itu jika dengan keadaan seperti itu,” jelasnya.
Terkait hal itu, Laura meminta untuk melakukan pengecekan pasilitas yang ada rumput jika mulai panjang dipotong. Karena saat ini pemerintah tidak punya banyak anggaran untuk terus membangun yang baru, tapi bagaimana yang ada ini bisa dirawat itu yang penting.
“Saya mau membangun pasilitas yang baru juga berpikir, jangan-jangan kalau kita bangun ini tidak di jaga lagi, karena berharap dibangun terus. PR kita itu masih banyak,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinkes P2KB Nunukan, Hj Miskia, membenarkan persoalan itu, namun saat ini ruang inap di Puskesmas Sanur, Tulin Onsoi hampir 10 tahun belum pernah dilakukan rehab sehingga perlu dilakukan rehab secara total.
“Untuk sementara ini ruang UGD sudah dipindahkan di gedung sebelah, karena ruang poli dan tempat persalinan kosong. Sedangkan untuk pasien yang hendak dirawat akan kita rujuk ke Rumah Sakit Pratama Sebuku yang sudah membuka perawatan yang telah berjalan,” kata Hj Miskia, kepada benuanta.co.id, Senin (13/2/2023).
Kata dia, ruang rawat inap di Puskesmas Sanur akan dilakukan penutupan sementara hingga tahun depan dilakukan rehab total, perawatan akan dialihkan ke rumah sakit. Untuk pelayanan UGD dan pelayanan bersalin akan tetap dibuka digedung Puskesmas Sanur yang satunya.
“Karena ini prioritas akan kita usahakan tahun depan, karena dia satu gedung selain rawat inap juga ada UGD yang memang sudah tidak layak digunakan mau tidak mau harus rehab,” pungkasnya. (*)
Reporter: Damawan
Editor: Yogi Wibawa
