Nelayan Kecil Tak Sepenuhnya Merasakan Solar Subsidi

benuanta.co.id, TARAKAN – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar berdampak langsung pada nelayan kecil di Kota Tarakan, belakangan ini. Dampaknya, BBM subsidi dari pemerintah itu tak sepenuhnya bisa dirasakan nelayan kecil.

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kaltara, Rustan menjelaskan kelangkaan BBM solar subsidi sangat mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi nelayan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1544 votes

“Dampak kelangkaan BBM solar itu sangat besar bagi nelayan, terutama soal ekonomi. Karena jika solar sulit, kita tidak melaut. Sedangkan melaut belum tentu ada hasil, apalagi kalau tidak melaut,” jelas Rustan kepada benuanta.co.id, Sabtu (11/2/2023).

Akibat kelangkaan itu, nelayan terpaksa harus memotong durasi perjalanan penangkapan ikan dalam waktu yang lebih singkat, hal itu dilakukan untuk menghemat ketersediaan bahan bakar yang dimiliki nelayan.

Baca Juga :  IMI Kaltara Pilih Jatim Sebagai TC Atlet Sebelum Laga PON XXI Aceh-Sumut

“Karena waktu trip (melaut) nelayan itu kan biasanya satu minggu, karena BBM kita terbatas. Bisa kita pangkas jadi tiga hari. Jadi nelayan menyesuaikan waktu melautnya dengan BBM yang dia miliki. Kalau begitu sudah jelas pasti ada perubahan penghasilan,” paparnya.

Menurut Rustan timpangnya harga BBM solar non subsidi dan tingginya harga penjualan bahan bakar di luar Agen Premium Minyak Solar (APMS) membuat nelayan belum dapat menemukan langkah alternatif untuk melaut.

“Kita belum menemukan bahan bakar alternatif, sampai sejauh ini kita menunggu solar subsidi, jika memakai solar non subsidi itu tiga kali lipat harganya. Kalaupun nelayan mau beli di luar APMS harganya sangat tinggi, tidak semua nelayan punya modal yang cukup buat beli solar,” terang Rustan.

Baca Juga :  Gubernur Koordinasikan Ekstra Flight Khusus Mudik Lebaran 

Pihak KNTI sendiri telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dewan Pemerintah Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan mengenai isu kelangkaan solar namun belum menemukan titik temu.

“Kita sudah melakukan beberapa pertemuan (RDP) dengan pihak DPRD, sudah tiga kali, namun sampai sekarang belum ada kejelasan, malah setelah RDP dikurangi jatahnya di APMS, ” sebutnya.

Rustan juga mengharapkan ada pengawasan berkala dari PT. Pertamina agar pengalokasian BBM subsidi dapat disalurkan kepada pengguna yang membutuhkan.

“Pertamina selain mendistribusikan, seharusnya juga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap APMS agar jelas sampai kepada pembeli yang mana, kemudian juga kita belum secara pasti berapa kuota pasti BBM subsidi yang disediakan,” beber Rustan.

Baca Juga :  Ribuan Napi Lapas Tarakan Diusulkan Remisi ke Kemenkumham

Mengenai hal ini, Sales Branch Manager Pertamina Depo Tarakan, Azri Ramadan menjelaskan solar subsidi merupakan BBM yang komponennya terbatas dan diatur. Sementara pihaknya hanya menjalankan ketentuan.

“Kita sebagai operator yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan solar subsidi, jumlahnya itu ditentukan setiap tahunnya oleh pemerintah pusat, bukan pemda. Kita hanya mengeluarkan sesuai jumlah yang ditentukan,” pungkasnya. (*)

Kelangkaan BBM solar ini pun menjadi tanda tanya tersendiri oleh berbagai kalangan. Bagaimana tidak, kuota solar subsidi yang harusnya mampu memberikan manfaat bagi nelayan kecil itu seakan tak lagi berlaku lantaran pengawasan yang kurang ketat, sehingga pengguna solar subsidi rawan dimanfaatkan onkum tertentu. (*)

Reporter: Edo Asrianur

Editor: Nicky Saputra 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *