benuanta.co.id, NUNUKAN – Sebanyak 91 usulan lima Kecamatan di Kabupaten Nunukan disampaikan di musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan 2024, pada Rabu 8 Februari 2023.
Kepala Bappeda Litbang Raden Iwan Kurniawan, menyampaikan dengan rincian sesuai dengan pengelompokan untuk bidang ekonomi sebanyak 10 usulan, Peningkatan Kualitas SDM 30 usulan Infrastruktur Dasar 47 usulan dan Mitigasi Bencana 4 usulan.
Dari 91 usulan ini dalam rangka untuk membahas usulan Prioritas kecamatan dalam rangka penguatan tematik pembangunan kewilayahan, berdasarkan dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah wilayah dataran Mulai dari Sei Manggaris hingga Mansalong sangat potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan pengembangan pertanian.
Untuk penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kelayakan dasar BPK dan kesehatan, mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kita juga melakukan penyelarasan usulan Prioritas kecamatan, dengan rancangan kerja peringatan daerah,” kata Iwan.
Memperoleh harapan perangkat daerah atas usulan kecamatan dengan menyampaikan pertimbangan usulan bisa bahan perbaikan. Nantinya juga akan disepakati berita acara usulan kecamatan yang akan dibahas lebih lanjut di dalam perum perangkat daerah yang nantinya akan diagendakan pada tanggal 14 Maret 2023.
“Semua usulan dimungkinkan tidak semua akan terakomodir di dalam pembahasan,” jelasnya.
Lanjut dia, walaupun tidak terakomodir masih ada beberapa alternatif yang biasa dilakukan untuk mengupayakan usulan itu masuk melalu usulan.
Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa Menyampaikan fokus pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2024 wajib diselaraskan dengan 8 arahan presiden Republik Indonesia pada acara pembukaan rapat koordinasi Nasional kepala daerah dan Forum Komunikasi kepala daerah se-indonesia tahun 2023 lalu.
Seperti mengendalikan inflasi didaerah dalam rangka memperbaiki daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan ekstrem diwilayah masing-masing sampai target 0 persen pada tahun 2024.
Menurunkan angka stunting, mempermudah investasi, meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri, memaksimalkan potensi-potensi daerah khususnya memberdayakan ekonomi lokal,
dan juga menjaga stabilitas politik dan keamanan menjamin kebebasan beragama isu tentang pemulihan ekonomi dimasa pasca pandemi Covid19 masih menjadi hal yang paling dominan dalam berbagai pembahasan aspek pembangunan baik pusat maupun di daerah.
“Kita harus menjalani apa yang di instruksikan oleh presiden,” pungkasnya.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
