Omzet Turun BBM Malaysia Beredar di Sebatik, Pengusaha APMS Curhat ke DPRD Nunukan

benuanta.co.id, NUNUKAN – Omzet penjualan turun drastis sejak masuknya Bahan Bakar Minyak (BBM) asal Malaysia di Pulau Sebatik, pengusaha APMS sampaikan keluhannya di gedung DPRD Nunukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat, 3 Februari 2023.

Yuliana, pemilik AMPS Soppeng Sebatik, menyampaikan keresahan tersebut telah dialami sejak tahun lalu sejak BBM asal Malaysia kian marak masuk dan beredar di Pulau Sebatik.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
1264 votes

“Omzet kami turun Drastis bahan hingga 70 persen, ini sudah terjadi sejak November 2022 lalu hingga saat ini,” ungkap Yuliana.

Baca Juga :  Gerakan Pangan Murah Efektip Tekan Inflasi di Nunukan

Tidak hanya merugikan pihaknya sebagai pelaku usaha, ia juga mengatakan dengan menurunnya omzet tersebut berdampak pada pajak kepada negara.

Ia mengutarakan, sebelum maraknya BBM asal Malaysia masuk di Pulau Sebatik, jika biasanya dalam sebulan mampu terjual 300 ton, saat ini hanya mencapai sekira 120 ton saja per bulannya.

Tak hanya persoalan BBM Malaysia, ia juga mengeluhkan adanya pemotongan alokasi kuota BBM dari Pertamina yang terjadi sejak sejak 31 Desember 2022 lalu.

“Belum lagi persoalan kita saat ini ada pemotongan kuota, awalnya dipotong 50 ton, lalu turun 45 ton, kemudian 40 ton dan sekarang dipotong lagi 30 ton,” ucapnya.

Kendati begitu, Yuliana mengatakan jika pasokan BBM lokal masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Sebatik, akan tetapi harganya yang tidak mampu bersaing dengan harga BBM Malaysia yang jauh lebih murah.

Baca Juga :  Ketua DPRD Nunukan Sebut Sumur Bor Solusi Jangka Pendek

Disampaikannya, BBM Malaysia dengan ron 98 atau sekelas pertamax hanya dijual seharga Rp 10 ribu per liternya.

Jika dibandingkan dengan harga BBM Pertalite subsidi, yang di jual botolan saja harganya pun dijual Rp13-15 ribu tentu kalah saing dengan harga BBM Malaysia.

Sehingga, melalui RDP tersebut, Yuliana berharap ada solusi dari pemerintah daerah keluhan para pengusaha BBM lokal.

“Kami berharap, kami keluar dari sini, setidaknya ada jalan keluar atau paling tidak lebih menekan masuknya BBM dari Malaysia ini,” harapnya.

Sementara itu, menanggapi keluhan pengusaha BBM lokal, Wakil Ketua DPRD Nunukan Saleh, mendesak pemerintah kabupaten Nunukan untuk segera melakukan rapat bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Indonesia (Forkopimda) Nunukan untuk membahas dan mencari solusi terkait persoalan ini.

Baca Juga :  Nggak Kapok Mencuri, Tiga Remaja di Nunukan Ketangkap Nyuri Lagi Katanya Buat Sekolah

“Kita minta Pemkab Nunukan, segera melaksanakan rapat bersama forkopimda termasuk memanggil pihak BPH Migas,” ungkapnya.

Hal ini lantaran, harga BBM Malaysia yang murah menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat, dan merugikan pihak APMS, akan tetapi di masyarakat sendiri tentu lebih memilih harga yang lebih murah, akan tetapi masuknya BBM Malaysia secara ilegal.

Selain itu, Saleh juga mengatakan, diharapkan dengan adanya pertemuan nantinya mampu menjawab persoalan kuota BBM yang dikurangi oleh pihak Pertamina.(*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *