benuanta.co.id, BULUNGAN – Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mempersiapkan berbagai hal untuk memaksimalkan pengawasan tahapan Pemilu 2024.
Sebanyak 220 peserta telah terdaftar sebagai Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) hingga telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).
“Kalau sekarang itu masih tahapan tanggapan masyarakat karena kemarin sudah diumumkan tanggal 28 Januari lalu peserta yang lulus administrasi. Dari 10 kecamatan 81 desa ada 220 peserta. Pria 116 orang, Wanita 104 orang,” kata Ketua Bawaslu Bulungan Ahmad, Kamis (2/2/2023).
Kemudian peserta calon panwaslu di tingkat kelurahan dan desa paling banyak pada daerah kecamatan Sekatak.
“Paling banyak di Sekatak karena desanya banyak. Di Sekatak itu kalau tidak salah ada 61 peserta dari 22 desa, Bunyu ada 11 peserta dari 3 Desa,” terangnya.
Lebih lanjut, Ahmad pun sebenarnya ingin calon panitia pengawas pemilihan umum Panwaslu kelurahan dan desa tahun depan mayoritas lebih banyak wanita dibandingkan pria.
“Sebenarnya persyaratannya sama. Justru kita lebih mengutamakan dari pihak perempuan. Tapi faktanya dari pihak perempuan kurang. Mungkin karena beban kerjanya pengawas itu lebih berat dibandingkan teman-teman penyelenggara tingkat teknis dalam hal ini di tingkat PPS,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata dia dalam waktu dekat Bawaslu Bulungan akan mendaftarkan BPJS calon panwaslu kelurahan dan desa.
“Rencana kami masing-masing Panwas itu ada jaminan keselamatan kerja. Kami bayarkan BPJS ketenagakerjaan perbulan,” bebernya.
Sebagai informasi, beberapa waktu lalu saat Bawaslu Bulungan melaksanakan seleksi calon Panitia Pengawas (Panwas) di desa tidak ada ujian tertulis.
“Langsung wawancara pada tanggal 31 Januari sampai tanggal 2 Februari ini ada 3 hari,” bebernya.
Kemudian tanggal 2 sampai 4 Februari ini, katanya Bawaslu Bulungan juga menunggu tanggapan masyarakat desa terkait para calon panitia pengawas pemilihan umum (Panwaslu) kelurahan dan desa.
“Nah tanggal 4 Februari itu mereka pleno kan masing-masing desa 1 pengawas,” tuturnya.
Diungkapkannya rekrutmen calon anggota pengawas pemilu di desa beberapa waktu lalu sempat diperpanjang.
“Sebenarnya sudah diperpanjang. Awalnya di tanggal 14 sampai 19 Januari ternyata ada beberapa desa yang tidak mencukupi kebutuhannya, maka diperpanjang dari tanggal 24 sampai 26 Januari,” jelasnya.
“Pas tanggal 26 Januari kita tutup, ternyata ada 220 peserta yang memenuhi syarat administrasi. Itu yang akan dilakukan wawancara dari tanggal 31 Januari sampai 2 Februari,” tambahnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Ramli
