859 Pelaku Usaha di Nunukan Belum Kantongi Sertifikat Halal

benuanta.co.id, NUNUKAN – Sebanyak 913 pelaku usaha di Kabupaten Nunukan tercatat di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan hingga saat ini. Namun baru 54 yang memiliki sertifikat halal.

Penyuluh Perindustrian DKUKMPP Nunukan, Herlina Toya menyampaikan pencatatan tersebut dilakukan sejak tahun 2018 hingga tahun 2023.

Padahal untuk mengurus sertifikat halal ini juga tak begitu menyulitkan para pelaku usaha. Yakni melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan data penyelia halal. Jika tidak memiliki NIB, gunakan surat izin lainnya, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) dan lain-lain. Sementara data penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal dan sebagainya.

Baca Juga :  GTM Dijadwalkan Disegel Malam Ini, Cinema XXI : Kami Taat Hukum

Tidak hanya itu, nama dan jenis produk harus sesuai dengan yang didaftarkan. Daftar produk dan bahan yang digunakan berupa bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Proses pengolahan produk mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi. Dokumen sistem jaminan produk halal merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.

Baca Juga :  GTM Dijadwalkan Disegel Malam Ini, Cinema XXI : Kami Taat Hukum

“Banyak prosedur yang harus disiapkan salah satunya harus memiliki NIB, dan lainnya ini wajib untuk disimpan agar bisa terbit halalnya,” kata Herlina Toya, kepada benuanta.co.id, Selasa (24/1/2023).

Sebelum mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha juga harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu.

Walaupun begitu, pihaknya selalu berupaya untuk mendorong bagi pelaku usaha agar mau mengurus dan mendapatkan sertifikat halal di produk UMKM. Menurutnya yang menjadi kendala bagi pelaku usaha pada saat produksi baru mengurus berkas sehingga mereka merasa kewalahan.

“Alasan mereka itu, sehingga ada sebagian yang gugur saat mengurus,” jelasnya

Baca Juga :  GTM Dijadwalkan Disegel Malam Ini, Cinema XXI : Kami Taat Hukum

Kata Herlina, DKUKMPP akan terus berusaha agar para pelaku usaha ini ada mengantongi sertifikat halal.

Dia juga membeberkan untuk mendapatkan sertifikat halal biaya yang harus dikeluarkan untuk pelaku usaha Rp. 1.800.000 per orang untuk satu kreteria.

“Namun pelaku usaha ini tidak mengeluarkan biaya seperti itu karena adanya bantuan, baik itu dari provinsi, maupun bantuan APBD Nunukan, sehingga saat mengurus sertifikat halal mereka dikenakan biaya gratis, jadi yang tidak mau rugi, bisa saja kedepannya tidak adalagi bantuan pembuat gratis,” tambahnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *