benuanta.co.id, NUNUKAN – Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2018. Regulasi itu mengatur perairan Kaltara dengan luas hingga 700 ribu hektare dan garis pantai 3.500 kilometer serta ratusan pulau-pulau kecil.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan Suhadi, S.Hut, M.Si, menyampaikan menyangkut kewenangan dengan undang-undang 23 tahun 2014 dari 0 hingga 12 mil kewenangannya di provinsi, jadi tanggung jawab dan pengawas adanya di provinsi.
“Kami sangat berharap sekali pengawasan oleh provinsi bisa lebih baik dan tepat sasaran,” kata Suhadi, kepada benuanta.co.id, Senin (23/1/2023).
Karena menurutnya selama masih insidental, sebenarnya itu harus ada UPT Pengawasan dan konservasi. Dia berharap tahun ini bisa terbentuk, namun itu tergantung pada provinsi.
“Kami dapat informasi bahwa pembentukan UPT itu sudah disetujui oleh pemerintah pusat, namun tinggal di up lagi dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Mendekatkan pusat pemerintahan sehingga pelayanan semakin bagus, dengan hadirnya UPT Pengawasan dan konservasi yang terkait perikanan tidak lagi persoalan dan jika pun ada akan cepat di tangani. Nunukan ini wilayah kepulauan sehingga membutuhkan waktu untuk tiba di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) provinsi Kalimantan Utara.
“Kalau ada di Nunukan akan lebih efektif dalam pelayanan dan menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Pihaknya telah berupaya dan mendorong agar adanya UPT Pengawasan dan konservasi di Nunukan.(*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
