Bupati Laura Ingatkan Dalam Penyusunan RKPD Harus Kerja Sama Lintas Sektor

benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka secara resmi membuka proses penyusunan awal rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2024, pada Senin 23 Januari 2023, di ruang VIP lantai 4 Kantor Bupati Nunukan.

Disampaikan Bupati Laura, dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan.

Calon Gubernur Kalimantan Utara 2024-2029 Pilihanmu
2001 votes

“Dalam peningkatan kinerja program pembangunan saya mengharapkan adanya kerjas ama lintas sektor sehingga program yang akan kita lakukan ditahun 2024 bisa lebih fokus dan selaras antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional,” kata Bupati Laura.

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

Ini merupakan tahun dan kesempatan terakhir bagi dirinya bersama dengan H. Hanafiah di dalam mewujudkan rencana gagasan dan idenya di dalam membangun Kabupaten Nunukan. “Ini ditahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memang kita tidak bisa menyelesaikannya karena 5 tahun rencana PJMD yang telah kita tetapkan bersama dengan DPRD Nunukan,” jelasnya.

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

Kemungkinan saja ada isu tidak selesai Kegiatan itu, karena waktu masa jabatan mereka yang telah selesai di tahun depan. Dia berharap bupati selanjutnya bisa melanjutkan RPJMD yang telah ditetapkan bersama.

Laura juga mengharapkan di tahun 2024 merupakan awal pengembangkan industri berbasis sumber daya lokal khususnya rumput laut dan kelapa sawit, peningkatan dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Baca Juga :  ASN Nunukan Diimbau Tidak Menambah Libur Lebaran

Ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung kemajuan ekonomi daerah harus terus ditingkatkan, karena itu diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Saya juga meminta kepada Bappeda Litbang bahwa forum konsultasi publik itu harus mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat yang akan dipadu serasikan dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan analisis para teknokrat di berbagai bidang pembangunan,” jelasnya.(*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *