Mobil Listrik untuk Pimpinan DPRD Sulsel Seharga Ratusan Juta

benuanta.co.id, SULSEL – Pengadaan mobil listrik untuk pimpinan DPRD Sulsel periode 2019-2024 telah dianggarkan sebanyak dua unit senilai Rp1,6 miliar.

Informasinya pengadaan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo.

Sekretaris DPRD Sulsel, Muhammad Jabir mengatakan, bahwa per unit mobil listrik tersebut seharga Rp800 juta dianggarkan pada APBD Pokok 2023.

“Harga per unit Rp800 jutaan. Jadi kalau dua unit dikalikan saja,” kata Jabir ketika dikonfirmasi wartawan dikutip Ahad, (22/1/2023).

Jabir menyebutkan pengadaan mobil listrik tersebut sudah masuk dalam daftar yang telah disediakan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan e-katalog perbelanjaan 2023.

“Kendaraan mobil listrik yang ini jenis Wuling Hongguang dan jenis Hyundai Ioniq,” jelasnya.

Hanya saja, Jabir mengaku, pengadaan belum bisa dipastikan karena saat ini mobil listrik sesuai spesifikasi dua jenis itu sementara tidak tersedia alias kosong.

Baca Juga :  Pasar Penyebaran Bahan Pokok di Makassar Terbakar

“Jadi, bisa dilihat di e-katalog lelang pengadaan barang dan jasa. Merek mobil belum tersedia. Tapi anggaran pengadaan tetap ada karena sudah dianggarkan di APBD 2023,” tandasnya.

Selain mobil listrik, Sekretariat DPRD Sulsel juga melakukan pengadaan baju untuk 85 dewan Provinsi dengan rencana penganggaran sebesar Rp2,4 miliar.

Namun itu itu menjadi sorotan pegiat anti korupsi di Sulawesi Selatan, sebab dianggap hanya pemborosan. Lembaga bentukan mantan ketua KPK Abraham Samad, Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menilai pengadaan tersebut seharusnya tidak dilanjutkan atau dihentikan.

“Menurut hemat kami anggaran tersebut terlalu besar hanya untuk baju baru anggota dewan,” Kata Wakil Ketua Eksternal ACC Sulawesi, Angga Reksa.

Baca Juga :  Vaksinasi Booster Kedua di Makassar akan Diberikan ke Masyarakat Umum

Kata dia, hitung – hitungannya dengan rencana anggaran Rp2,4 miliar untuk baju 85 Anggota Dewan, artinya setiap anggota DPRD menerima baju baru seharga Rp.28.235.294. Sehingga itu dianggap tidak wajar dan boros.

Ia menyebutkan pemborosan anggaran itu menandakan Anggota DPRD Sulsel tak empati pada rakyat yang saat ini sedang kesusahan dalam meningkatkan perekonomian. Apalagi Covid-19 baru melanda, kemudian terjadi kenaikan harga BBM yang mengakibatkan terjadinya inflasi harga di berbagai sektor.

Angga mengatakan, ketika hal itu tetap akan dilaksanakan, bisa saja potensi terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi terjadi. Apalagi kata dia, berdasarkan catatan ACC Sulawesi pengadaan barang dan jasa menjadi trend korupsi terbanyak.

Baca Juga :  Ribuan Warga Terdampak Banjir di Parepare, Dua Orang Meninggal Dunia

“Misalnya, pada proses proyek ini adalah titipan dari oknum tertentu, sehingga pda proses lelang, pasti akan memenangkan perusahaan tertentu juga sehingga bisa dibilang pada pengadaannya nanti bisa dipastikan terjadi Mark up,” jelas Angga.

Selain itu, korupsi pengadaan baju baru legislatif DPRD Sulsel itu potensi terjadi pada proses pengadaan laporan pasca dilakukan pengadaan.

“Dalam pengadaan baju DPRD Sulsel itu berpeluang terjadi korupsi apalagi ini anggaran begitu besar, karna bisa jadi pada pengadaan laporan 1 baju anggota Dewan dianggarkan 28 juta tapi pada prakteknya jangan sampai hanya 1 juta yang diadakan, saya kira ini tidak harus dilakukan di tengah kondisi saat ini,” tutupnya.

Reporter: Akbar

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *