Gugat Balik Tim Kurator ke MA, Penasihat Hukum: Ada Dua Register Berbeda

benuanta.co.id, TARAKAN – Status kepailitan sejumlah aset milik PT. Gusher kini sudah sepenuhnya berada dalam penguasaan pihak kurator. Diberitakan sebelumnya, pihak kurator akan melakukan penyegelan terhadap sejumlah aset jika tak ada izin ke pihak kurator.

Penasihat Hukum (PH) pengelolaan salah satu aset yakni Gedung Grand Tarakan Mall (GTM), Bernhard Manurung mengatakan pihaknya telah melayangkan surat ke Mahkamah Agung dan akan ke Pengadilan Niaga maupun Hakim Pengawas untuk mengajukan gugatan somasi penyegelan.

“Prosesnya itu yang dirugikan mengajukan surat ke Mahkamah Agung terus menghadap ke Pengadilan Niaga. Kami rencananya Selasa ke Ketua Pengadilan Niaga untuk memanggil para pihaknya itu (Kurator),” katanya, Jumat (20/1/2023).

Baca Juga :  Saling Klaim Lahan hingga Pelaporan ke Polres Tarakan 

Pada Selasa mendatang pihaknya akan melangkah ke Pengadilan Niaga untuk agenda pemanggilan pihak kurator agar membatalkan kepailitan yang dianggapnya cacat hukum.

“Kami juga akan gugat perdata somasinya. Kami keberatan. Mereka tidak bisa kepemilikan apalagi ada ancaman penyegelan,” sebutnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Kurator PT. Gusher Tarakan, Daniel Hutabarat saat dikonfirmasi menegaskan putusan pailit ini berdasarkan PKPU yang diajukan PT. Gusher.

“Bukan adanya permohonan pailit dari kreditur. Tapi karena PKPU yang diajukan oleh PT. Gusher. Dari PKPU tersebut wajib adanya proposal perdamaian tapi tidak disetujui oleh para kreditur, sehingga secara hukum pailitlah PT. Gusher,” bebernya.

Baca Juga :  Polisi Dalami Kasus Laka Maut Depan Gudang Barang Gunung Belah, Kecepatan Motor dan Manuver Truk Disorot

Tak berselang lama, PT. Gusher Tarakan mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Menurutnya, jika pihak yang dirugikan saat ini merasa ada cacat hukum seharusnya dibatalkan oleh MA. Namun, putusan MA tersebut masih ada dan tidak dinyatakan cacat hukum oleh MA.

“Kalau cacat hukum mana, biar mereka PK itukan harusnya tetap tidak dikabulkan,” sebutnya.

Ihwal dokumen yang dianggap palsu, dijelaskannya terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon sebelumnya. Adapun statusnya pailit saat ini berlandaskan PKPU PT. Gusher Tarakan itu sendiri.

“Ini dua register yang berbeda. Awalnya Leni mengajukan pailit PT. Gusher itu yang dianggap surat kuasa palsu. Itu kita kesampingkan. Sekarang status pailit bukan yang dari Leni. Tetapi karena permohonan PKPU dari Gusher Tarakan itu sendiri,” bebernya.

Baca Juga :  FLASH NEWS! Sebuah Rumah di Belakang BRI Nyaris Habis Terbakar

Ia menjelaskan sebagai kurator tidak ditentukan jangka waktu untuk pemberesan. Menyoal pelayangan surat somasi sendiri merupakan wewenang kurator sepenuhnya seperti menugaskan advokat untuk melayangkan somasi ke pihak-pihak yang mendirikan usaha di atas aset berstatus pailit.

“Saat ini kurator belum pernah dipanggil menyoal pembatalan pailit itu. Kalau sudah putusan yang menyatakan pembatalan pailit dapat dibuktikan baru bisa dikatakan cacat hukum. Saat ini pailit masih hidup dan kurator wajib menjalankan kewajibannya,” pungkasnya. (*)

Reporter: Endah Agustina

Editor: Yogi Wibawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *