KPU Kaltara Diminta Rasionalisasi, Suryanata: Kami Punya Standar Dalam Penyusunan Anggaran

benuanta.co.id, BULUNGAN – Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengusulkan anggaran kepada Pemerintah Provinsi Kaltara.

Usulannya hampir sama atau lebih besar dibandingkan pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu, yakni di kisaran Rp 130 miliar untuk tahun 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al-Islami mengatakan anggaran yang diusulkan sesuai informasi yang diterimanya, masih dalam tahap telaahan.

“Usulan kami dilakukan proses telaahan. Lalu kami diminta untuk kembali melakukan rasionalisasi terhadap usulan yang disampaikan beberapa waktu lalu,” ucapnya kepada benuanta.co.id, Kamis, 19 Januari 2023.

Baca Juga :  Indeks Kerawanan Pemilu di Kaltara Terendah di Indonesia

Hanya pihaknya tidak bisa dengan cepat melakukan rasionalisasi, karena KPU sendiri dalam menyusun ada standar. Kalaupun nanti ada revisi dari pemerintah daerah harus tetap memperhatikan asas kegiatan tahapan yang prinsip.

“Jangan sampai anggaran yang dihapus itu, justru pada tahapan yang sangat prinsip. Kalau misalnya pengurangan jumlah personel dalam melaksanakan supervisi mungkin OK,” terangnya.

Baca Juga :  Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Ego Demi Jaga Persatuan Bangsa

“Tapi kalau pengurangan pendaftaran pasangan calon, maka tidak bisa secara tiba-tiba menyuruh KPU kabupaten kota melaksanakan  saja. Namun harus ada rapat awal terlebih dulu untuk menyamakan persepsi,” tambahnya.

Lanjutnya, jika ada kegiatan awal, maka paling tidak harus ada evaluasi dan monitoring. Untuk itu pihaknya meminta agar penyelenggara duduk bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).

“Untuk bersama-sama mendiskusikan mana hal-hal prinsip yang masih tetap harus ada,” ujar Suryanata.

Pihaknya pun kembali menyampaikan kepada Pemprov Kaltara bahwa ada kebutuhan anggaran pilkada 2024, yang akan digunakan KPU di 2023. Anggaran itu untuk survey surat suara dan ini penting, pasalnya saat masuk di tahun 2024 KPU provinsi kabupaten kota sudah disibukkan oleh kegiatan pemilu 2024.

Baca Juga :  Gubernur Silaturahmi dengan Masyarakat Perbatasan

“Sehingga masih ada jedanya di tahun 2023, kita punya waktu survey pengadaan logistik di pilkada 2024. Karena belum selesai tahapan pemilu atau beririsan kita sudah masuk di tahapan pilkada,” tuturnya.(*)

Reporter: Heri Muliadi

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *