PKB Banyak Tertunggak, Bapenda dan Samsat Malinau Tagih Pajak Kendaraan

benuanta.co.id, MALINAU – Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) capai belasan miliar rupiah, UPTD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malinau bersama Samsat Malinau upayakan tunggakan PKB bisa ditagihkan.

Berdasarkan data yang dimiliki UPTD Bapenda dan Samsat Malinau tercatat ada sekitar 9.731 unit yang masih menunggak pajak kendaraan. Dikatakan oleh Kepala UPTD Wilayah Malinau Bapenda Kaltara, Aan Hartono jumlah unit sebanyak ini berpotensi rugikan keuangan Daerah hingga Rp belasan miliar, jika tidak tertagihkan.

“Nilai tunggakan atau piutang PKB kendaraan roda dua berjumlah Rp 4,47 miliar. Sedangkan, tunggakan pajak roda 4 dan sejenisnya Rp 14,01 miliar. Makanya hal ini sangat kita prioritaskan untuk tertagihkan,” Kata pria yang akrab disapa Aan, saat dihubungi benuanta.co.id, pada Senin 16 Januari 2023.

Baca Juga :  Isu Tabung Gas LPG Langka di Nunukan, Kabag PSDA Bilang Begini

Ia menjelaskan jumlah tunggakan itu, terjadi pada masa periode 2016-2022. Di mana pada periode itu tercatat ada banyak kendaraan yang tidak membayarkan pajak dan tidak mendaftarkan ulang kendaraannya.

“Catatan ini merupakan data tahun 2022 lalu pada tahun 2023 ini secara perlahan kita akan mulai bantu masyarakat untuk dapat membayarkan pajak kendaraannya,” ujarnya.

Baca Juga :  Januari 2023 Tarakan Alami Inflasi 0,32 Persen, Cabai Rawit Jadi “Biang Keladi”

Dalam upaya pembayaran pajak kendaraan ini, Aan menerangkan pihaknya akan mengoptimalkan sistem Samsat Jelajah dan membuka payment point di beberapa daerah pelosok. Serta memaksimalkan metode jemput bola mulai tingkat RT hingga perusahaan.

“Selain itu kami juga akan meningkatkan pelayanan untuk WP, kecepatan, digitalisasi, kemudahan, hingga zero pungli. Tapi bagi daerah yang sulit dijangkau maka kita akan lakukan jemput bola,” ungkapnya.

Baca Juga :  Subsidi Ongkos Angkut di Nunukan Berjalan Lancar

“Hal ini juga sudah kita komunikasikan bersama Samsat Malinau dan tentunya mereka sangat setuju dan membantu daerah dalam menyelesaikan tunggakan PKB,” terangnya.

Ia menambahkan ada beberapa faktor yang menghambat banyak masyarakat yang menunggak pajak kendaraan, seperti akses yang jauh, hingga belum pahamnya masyarakat dengan sistem pembayaran pajak secara online.

“Perlahan akan kita buat masyarakat mengerti, selain melakukan jemput bola. Agar ke depannya masyarakat juga lebih mudah dalam membayar pajak kendaraannya,” pungkasnya.(*)

Reporter: Osarade

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *