Opsi Penambahan Dapil, DPRD Nunukan Sambangi KPU RI

benuanta.co.id, NUNUKAN – Rombongan DPRD Nunukan, berserta Komisioner KPU Provinsi Kaltara, Komisioner KPU Nunukan serta Bawaslu Provinsi Kaltara dan Bawaslu Nunukan lakukan konsultasi ke KPU RI Jakarta dan Bawaslu RI pada Rabu (11/1/2023).

Dalam pertemuan tersebut, difasilitasi langsung oleh komisioner KPU RI Idham Holik di ruang yang di laksanakan di jalan Imam bonjol, menteng, Jakarta Pusat.

Herwin, Analis Hukum Bagian Persidangan DPRD Nunukan menyampaikan,  kedatangan mereka dalam agenda konsultasi terkait penambahan jumlah kursi dari 25 menjadi 30 kursi dan opsi rancangan penambahan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

“Penambahan 5 kursi ini mengacu pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 457 tahun 2022 tentang jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum 2024 yang di tetapkan Sabtu (5/11/2022) lalu,” kata Herwin kepada benuanta.co.id, Kamis (12/1/2023).

Sementara itu, sebagaimana diketahui KPU Nunukan telah menyampaikan dan melakukan uji publik terkait dua opsi penambahan Dapil di Kabupaten Nunukan.

Yang mana opsi Pertama yakni penambahan Dapil untuk Kecamatan Nunukan Selatan dan untuk opsi keduanya yakni dengan menggabungkan Kecamatan Nunukan Selatan dan lima kecamatan di Sebatik dijadikan satu Dapil.

Baca Juga :  KPU Kembali Laksanakan Vermin Data Dukungan Balon untuk Masuk Tahap Coklit Sampel

Dibeberkannya, adapun pada opsi pertama, nantinya Dapil I akan terdiri dari Kecamatan Nunukan yang mana dengan jumlah penduduk 65.175 jiwa dengan jumlah 10 kursi. Dapil II terdiri dari Nunukan Selatan dengan jumlah penduduk 22.615 jiwa dengan 3 kursi. Dapil III terdiri lima kecamatan di Pulau Sebatik dengan jumlah penduduk 48.772 jiwa atau 7 kursi.

Lalu, untuk Dapil IV terdiri dari Sembakung, Lumbis, Krayan, Sebuku, Krayan Selatan, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu dengan total jumlah penduduk 63.575 jiwa atau 10 kursi.

Sedangkan untuk opsi kedua yakni, Dapil I terdiri Kecamatan Nunukan jumlah penduduk 65.175 jiwa dengan 10 kursi. Dapil II terdiri dari Nunukan Selatan dengan lima kecamatan di Pulau Sebatik dengan total 71.387 atau 11 kursi.

Kemudian, Dapil III terdiri dari Sembakung, Lumbis, Krayan, Sebuku, Krayan Selatan, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Sembakung Atulai, Krayan Tengah, Krayan Timur, Krayan Barat, Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu dengan total jumlah penduduk 63.575 jiwa atau 9 kursi.

Baca Juga :  243 Petugas PPS Dilantik, KPU Bulungan Minta Jaga Integritas

Herwin menerangkan, sementara itu, Anggota DPRD Nunukan dalam pertemuan tersebut menyampaikan terkait dua opsi yang ditawarkan oleh KPU Nunukan, DPRD Nunukan cenderung memilih opsi pertama.

“Kalau dari anggota DPRD Nunukan, sepakat untuk memilih opsi satu, yakni dengan ketentuannya Dapil 1 Nunukan Induk mendapat jatah 10 kursi, Dapil II Nunukan Selatan mendapat jatah 3 kursi, Dapil III (5 kecamatan di Pulau Sebatik) mendapat jatah 7 kursi, dan Dapil IV (14 kecamatan masing-masing dari Sebuku, Kabudaya, Dataran Tinggi Krayan) mendapat bagian 10 kursi,” jelasnya.

Sehingga, anggota DPRD Nunukan menyampaikan pertanyaan terkait rancangan yang akan di usulkan KPU Nunukan akankah berpeluang diterima untuk diplenokan oleh Komisi 2 DPR RI.

Sementara itu, komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggara pemilu di Nunukan yang bisa bersatu dan kompak mendatangi KPU RI untuk melakukan konsultasi.

“Dalam pertemuan tersebut, kami berterima kasih kepada Bawaslu Nunukan dan penyelenggara bisa bersatu kompak membangun kebersamaan, jarang hal seperti ini terjadi,” kata Idham.

Idham menyampaikan, terkait pertanyaan DPRD Nunukan bahwa rancangan penambahan dapil, sejatinya penambahan Dapil mengacu pada 7 kriteria/prinsip pembagian Dapil.

Baca Juga :  Empat Tersangka Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Ajukan Pra Peradilan

Hal tersebut sesuai yang diisyarat kan oleh Undang-undang Pemilu yang proporsional, Proporsionalitas, Integralitas wilayah, Kohesivitas dan Kesinambungan.

“Dan pada prinsipnya kami selaku penyelenggara adalah mendengar aspirasi dan nantinya akan kami sampaikan ke DPR RI dalam rapat konsultasi,” ucapnya.

Disampaikannya, saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Nunukan telah mencapai 200.138 orang. Sehingga dengan jumlah penduduk melebihi 200.000 tersebut, maka penambahan kursi legislatif di kota/kabupaten menyesuaikan dengan jumlah penduduk, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di kesempatan lain, setelah pertemuan di KPU RI, rombongan DPRD Nunukan melanjutkan konsultasi dan silaturahmi ke Bawaslu RI.

Yang mana, kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi terkait pengawasan pemilihan umum 2024 dan mekanisme alokasi penganggaran pemilu serentak.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam pertemuan tersebut menyatakan penataan daerah pilihan dan penambahan kursi DPRD tentunya harus selaras dengan regulasi.

“Demikian pula dengan penambahan lima kursi di DPRD Nunukan untuk Pemilu 2024, itu harus sesuai dengan regulasi,” singkat Rahmat.(*)

Reporter: Novita A.K

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *